Metro Bintan

Tak Mau Dipecat, ASN Gugat SKB Tiga Menteri

batampos.co.id – Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, pemeca-tan pejabat eks koruptor dilakukan pada 2 Desember 2018 mendatang.

Menyikapi hal itu, pejabat dari Kabupaten Bintan langsung melakukan gugatan atau uji materi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

”Terkait perkara ini, saya diminta bantuan LKBH Korpri untuk urusan di MK. Karena gugatan tersebut sudah tercatat dengan nomor perkara 87/PUU-XVI-2018,” ujar Advokat, Andi Muhammad Asrun menjawab Batam Pos, Selasa (23/10)

Dijelaskan Asrun, ancaman pemecatan secara tidak hormat tersebut merujuk pada Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menghadapi ancaman tersebut, Hd, salah satu pejabat di Kabupaten Bintan mencoba melawan dengan mengajukan judicial review Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Asrun, MK akan memeriksa permohonan ini pada hari Kamis, (25/10). Disebutkannya, dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN menyatakan, ASN dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Masih kata Asrun, sedangkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN menyatakan, ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena pada huruf b, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

”Sedangkan pada huruf d dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana,” jelas Asrun.

Lebih jauh, Asrun menjelaskan bahwa Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang ASN tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

”Kami melihat, tindakan demikian bertentangan dengan hak asasi manusia serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemasyarakatan. Sebabnya, setelah narapidana selesai menjalani hukuman penjara dan telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang, maka dia kembali menjadi warga negara dengan segenap hak asasi yang melekat pada dirinya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945,” tegas Asrun.

Dikatakannya juga, merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut di atas, maka pemberhentian pemohon sebagai ASN sebagaimana akibat penerapan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN kepada pemohon dikaitkan dengan hukuman penjara yang pernah dijatuhkan kepada pemohon dan telah dijalani oleh pemohon di Lembaga Pemasyarakat Tanjungpinang, merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan konstitusi.

Pria yang merupakan akademisi Universitas Pakuan, Bogor tersebut menjabarkan, apabila terjadi pemberhentian terhadap pemohon sebagai ASN yang dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh yang bersangkutan, maka pemberhentian tersebut merupakan “hukuman tambahan” di luar putusan pengadilan yang bertentangan dengan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 10 KUHP mengatur.

”Pokok materi yang kita ajukan uji materinya adalah 87. Karena sudah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” tutup Asrun.

Belum lama ini, Sekda Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan jumlah ASN terpidana koruptor di Provinsi Kepri yang akan diberhentikan sebanyak 43 orang. Lima orang ASN Pemprov Kepri, enam orang ASN Pemkab Bintan, lima ASN Pemkab Karimun. Kemudian, tiga orang ASN Pemkab Lingga, tujuh orang ASN Kabupaten Natuna, empat orang ASN Pemkab Anambas, tujuh orang ASN Pemko Batam dan enam ASN Pemko Tanjungpinang.

”Pemberhentian para ASN itu akan segera diberlakukan oleh Pemko dan Pemkab se-Kepri. Karena sudah ada instruksi dari BKN. Batas waktunya hingga Desember tahun ini,” tegas Sekda Arif. (met)