Metro Bintan

KPU Koordinasi Dinkes dan Dinsos

Terkait Data ODGJ di Bintan

Komisioner KPU Bintan Haris Daulay. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

 

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bintan menyusul PKPU nomor 11 tahun 2018 yang memasukkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Komisioner KPU Kabupaten Bintan, Haris Daulay menuturkan koordinasi dengan Dinkes telah dilakukan. Hasilnya Dinkes mencatat sebanyak lebih kurang 160 ODGJ berada di Kabupaten Bintan.

Kendati demikian, lanjut Haris, data ini belum fiks sebab KPU masih menunggu dari data Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bintan.

“Saat ini pejabat Dinsps uang mengeluarkan data masih tugas luas di Solo mengantarkan 4 warga disabilitas,” kata dia saat ditemui di Kantor KPU Bintan di Ceruk Ijuk Toapaya, Jumat (30/11) siang.

Setelah mendapat data dari Dinsos, KPU akan mengsingkronkan data ODGJ dengan Dinkes.

“Dari data kedua instansi ini, nanti akan dilihat apakah ada perbedaan untuk disamakan datanya,” ujarnya.

Selanjutnya, data ODGJ akan dimasukkan ke DPT. Setelah masuk dalam DPT, KPU Bintan akan menurunkan data ODGJ ini ke PPK dan PPS untuk menemui keluarga dari ODGJ yang masuk dalam DPT.

“Untuk berkoordinasi di saat pemilihan Hari H nanti. Bagaimana juga itu perlu peran keluarga. Nanti akan dilihat apakah keluarganya memberikan izin atau tidak,” kata dia menambahkan peran Dinkes juga diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa ODGJ.

“Artinya kita juga  memerlukan masukan-masukan Dinkes selama proses pendampingan,” tutup dia.

Sementara itu Ketua Gerindra Kabupaten Bintan, Dedi Irwanto mengatakan pihaknya tidak terlalu melirik suara ODGJ karena masih banyak potensi warga yang memiliki hak suara yang dapat dimasukkan ke dalam DPT.

Diantaranya hak suara warga binaan dan pemilih pemula yang saat ini sudah masuk ke dalam DPT. Untuk ODGJ, menurutnya sebaiknya suaranya diabaikan saja.

Gerindra Bintan menurut dia, bukan menolak hak suara ODGJ masuk ke dalam DPT untuk memilih nantinya namun suara PDGJ tidak terlalu memiliki potensi. “Masih banyak yang waras,” kata dia.

Terlebih Dedi mengkhawatirkan pengawasan ODGJ. Ia mencontohkan misalkan saja ada ODGJ masuk ke dalam TPS untuk menyalurkan hak suaranya dan tiba-tiba mengamuk di luar kendali.

“Gimana kalau di TPS nanti ODGJ ini mengamuk, kertas suara disobek, kan malah tambah (kerjaan),” kata dia.(met)