Metro Bintan

Dewan akan Panggil BPJS Terkait Urun Biaya

Ketua Komisi III DPRD Bintan, Fiven Sumanti. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

batampos.co.id –┬áKetua Komisi III DPRD Bintan, Fiven Sumanti mengatakan pihaknya akan memanggil pihak BPJS Kesehatan untuk hearing terkait urun biaya peserta BPJS yang melakukan rawat jalan dan rawat inap.

“Rencananya Senin ini, tapi karena ada agenda lain, kita jadwalkan Senin depan,” katanya ditemui usai rapat paripurna PAW di Kantor DPRD Bintan, Selasa (22/1) siang.

Dia berharap aturan baru ini benar-benar disosialisasikan secara luas. Sehingga masyarakat menjadi paham dan mengerti.

Dia mengatakan, sebenarnya yang dikeluhkan masyarakat saat ini tidak berlakunya lagi rekomendasi dari Dinsos untuk memudahkan pengurusan BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2019 lalu.

Dikatakannya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui soal kebijakan ini. Karena ada masyarakat yang sudah terlanjut dirawat, namun karena sudah tidak bisa lagi menggunakan rekomendasi Dinsos membuat harus membayar seperti pasien umum.

“Harus disosialisasikan dahulu, banyak sekali keluhan yang masuk. Masyarakat yang sudah terlanjur dirawat di rumah sakit karena tak punya BPJS jadi bayar seperti pasien umum,” katanya.

Selama ini dikatakannya, jika menggunakan rekomendasi Dinsos maka pengurusan BPJS bisa lebih cepat atau sekitar 3 kali 24 jam. Namun sekarang sesuai ketentuan BPJS jadi 14 hari.

Saat ini, lanjutnya sesuai ketentuan awal sekitar 14 hari. Ia berharap tidak berlakunya rekomendasi ini bisa disosialisasikan ke masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Sementara itu Kadis Sosial Bintan Naharuddin menjelaskan, pihaknya sudah menerima surat edaran dari BPJS Kesehatan bahwa surat rekomendasi Dinsos sudah tidak berlaku lagi sejak 1 Januari 2019.

Untuk itu, pihaknya sudah menyampaikan ke camat dan lurah / kades untuk lebih ketat dalam mengeluarkan surat SKTM sebagai dasar rekomendasi Dinsos untuk memudahkan pengurusan BPJS.

“Sekarang Pak Bupati minta supaya camat harus benar benar teliti sebelum mengeluarkan SKTM, nanti juga di kita diverifikasi lagi layak atau tidak mendapatkan bantuan yang diklaim biaya pengobatannya sama pemda,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, Dinsos sudah menerbitkan 18 ribu SKTM sebagai dasar untuk mendapatkan kartu BPJS. “18 ribu dari dulu dari Bupati sebelumnya, kalau Pak Apri ini baru 8 ribu,” katanya.(met)