Peristiwa

Ganti Rugi Lahan TPA Diminta Transparan

Dewan Sebut Ada Keganjilan

Seorang pengendara melintas di jalan raya dekat lokasi yang rencananya akan dibangun TPA di Kelurahan Tanjunguban Selatan Kecamatan Bintan Utara, Selasa (29/1). F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

batampos.co.id –┬áProses ganti rugi lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan luas 2 hektare di Kelurahan Tanjunguban Selatan Kecamatan Bintan Utara dipertanyakan.

Pasalnya, ganti rugi senilai Rp 122 ribu per meter di atas dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 80 ribu per meter dinilai tidak transparan.

Seorang ahli waris pemilik lahan, Udin menuturkan, tanah tersebut milik almarhum bapaknya, Saprin. Hanya saat ini dikelola abang tertuanya, Wak Ujang.

Abangnya menguasakan proses ganti rugi lahan TPA kepada seorang petugas Kebersihan dan Pertamanan di Kecamatan Seri Kuala Lobam. Hanya dia tidak tahu besarannya yang diberikan ke abangnya.

“Ada abang menyerahkan uang ke saya melalui anak, saat itu saya masih sakit,” kata dia ditemui, Selasa (29/1) siang.

Dia sebenarnya tidak mempermasalahkan besarannya. Namun, ia berharap semua pihak baik pemerintah maupun pihak yang dikuasai mengurus hal ini bisa transparan.

Terlebih dia mendengar ganti rugi lahan untuk TPA tersebut dianggarkan sebesar Rp 122 ribu per meter. Sehingga bila 2 hektare maka jumlah yang dianggarkan sekitar Rp 2,4 miliar.

“Ya minta dijelaskanlah,” kata dia.

Sementara Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bintan Umar Ali Rangkuti mengakui ada keganjilan dalam proses ganti rugi lahan TPA.

Sejak awal, anggaran yang disepakati untuk ganti rugi TPA sebesar Rp 3,6 miliar dengan NJOP sekitar Rp 80 ribu per meter. Namun, yang diganti rugi menjadi Rp 122 ribu per meter buat 2 hektare lahan tersebut dengan total anggaran sekitar Rp 2,4 miliar.

“Kita sudah hearingkan dengan Dinas Perkim, kemarin (Senin sore) untuk klarifikasi soal ini,” ungkap politisi PDIP ini, dihubungi Senin (28/1) malam.

Alasan Dinas Perkim, bahwa lokasi ini ke depannya akan menjadi lintasan ramai karena akan dibangun jembatan Batam Bintan.

“Alasannya tidak bisa kami terima, jembatan Batam Bintan kan bukan sekarang (dibangunnya), makanya kami minta ke mereka untuk secepatnya menyajikan data data pendukung. Termasuk penghitungan harga pembayaran dari tim apresial,” kata dia.

“Ini ada keganjalan, sebab mereka main menaikkan harga dan sama sekali tidak ada koordinasi dengan kami,” tambahnya.

Ia mengatakan, pihaknya sebagai dewan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawasan anggaran dan pembangunan.

Karena kebutuhan TPA di dua kecamatan baik Kecamatan Bintan Utara dan Seri Kuala Lobam, menurutnya sudah mendesak. Karena lahan di PT SBP sudah ditutup, sehingga pihak petugas kebersihan kewalahan hendak membuang sampah di mana.

Sementara itu Kabid Permukiman pada Dinas Permukiman dan Perumahan (Perkim) Bintan, Bayu Wicaksono belum berhasil dikonfirmasi terkait hal ini. (met)