Peristiwa

Gugatan Eks Pekerja di PHK Sepihak Dikabulkan

BLR Harus Bayar Rp 817 Juta

Hendie Devitra, Kuasa Hukum mantan Pekerja Bintan Lagoon Resorts (BLR).F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

batampos.co.id –¬†Gugatan enam mantan pekerja Bintan Lagoon Resorts yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak pada September 2018 lalu dikabulkan.

Enam mantan pekerja yang di PHK sepihak yang bertindak sebagai pengugat ialah Tontowi, Maria Margaretha Evie Sriwahjuningsih, Yoseph Aris Mudji Santoso, Nurlayli Diah Agus Rini, Benie Gunawan dan Simin.

Dikabulkannya gugatan mantan pekerja BLR terungkap dalam sidang pembacaan putusan perkara PHK sepihak yang digelar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada Kamis (31/1).

Putusan yang dibacakan Hakim Ketua Hendah Karmila Dewi didampingi Hakim Anggota, Kasiaman Pasaribu dan Housni Mubaroq, BLR diminta membayarkan hak-hak mantan pekerjanya dengan total sekitar Rp 817 juta.

Dibacakan Hakim Ketua Karmila Dewi dalam persidangan tersebut bahwa BLR sebagai tergugat harus membayarkan kepada sejumlah mantan pekerjanya sebagai pengugat antara lain uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pergantian hak, sisa cuti yang belum diambil, selisih kenaikan upah berkala dan upah proses.

Perkara tersebut bermula ketika Hotel Bintan Lagoon melakukan PHK sepihak terhadap 43 pekerja yang ikut aksi mogok kerja karena menuntut selisih kenaikan upah berkala atau upah sundulan pada tahun 2016 dan 2017.

Setelah melakukan PHK sepihak, Disnaker Bintan memfasilitasi perundingan bipartit di kantor Disnaker.

Saat itu, 43 pekerja meminta dipekerjakan kembali atau di PHK dengan membayar hak pesangonnya. Namun pihak BLR yang semula bersedia membayar pesangon 1 kali PMTK, namun diingkari.

Setelah perundingan bipartit, tiba-tiba BLR memanggil seluruh pekerja yang telah di PHK untuk bekerja kembali.

Atas tawaran itu, sekitar 37 pekerja menerima untuk bekerja kembali. Namun 6 mantan pekerja melanjutkan proses tripartit ke Disnaker Bintan dan akhirnya menolak dipekerjakan kembali lalu mengajukan gugatan ke PHI.

Para mantan pekerja yang di PHK melalui kuasa hukumnya Hendie Devitra didampingi Sabri Hamri menyampaikan keprihatinannya terhadap sikap manajemen BLR yang melakukan PHK terhadap pekerjanya secara sepihak hanya karena pekerja  memperjuangkan hak-haknya.

“Dalam menyikapi setiap perselisihan industrial wajib dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat, kalau tidak dicapai kesepakatan maka harus dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku, jadi tidak semena-mena mem PHK secara sepihak,” tegasnya.

Dia mengatakan perselisihan PHK oleh BLR akibat aksi mogok kerja para karyawan pada September yang lalu karena mereka menuntut hak normatif yang dilanggar oleh pengusaha mengenai upah sundulan.

Padahal lanjutnya, upah sundulan sudah ditetapkan pemerintah daerah bahkan sudah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PBK).

“Mogok kerja itu hak dasar pekerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai, akibat pengusaha tidak mau berunding, malah di PHK, undang undang sendiri melarang pengusaha memberikan sanksi atas mogok kerja yang sah apalagi PHK,” tegasnya.

Dia melanjutkan, perselisihan ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak khususnya pengusaha hotel di kawasan Bintan dan Lagoi khususnya agar ke depan tidak semena-mena memperlakukan pekerjanya.

“Apalagi kawasan Lagoi sebagai destinasi wisata, dan usaha perhotelan sebagai investasi sepatutnya saling menjaga iklim usaha yang kondusif dengan mematuhi semua aturan hukum yg berlaku,” ujarnya.

Walaupun putusan tersebut belum final, ia mengatakan, masih ada upaya hukum bagi pihak BLR mengajukan kasasi.

Namun ia berharap pihak BLR dapat menunjukan itikad baiknya dalam menyelesaiakan perselisihan tersebut.

Sementara itu, Kuasa Hukum BLR, Cordelia Sitinjak belum berhasil dimintai keterangan. (met)