Metro Bintan

Warga Sulit Urus Prona

Lahan Diklaim Perusahaan Swasta

Seorang warga saat menyampaikan unek-uneknya terkait lahannya yang sulit diurus sertifikat karena klaim lahan dari perusahaan swasta saat pertemuan di Kantor Balai Desa Teluk Sasah, Rabu (6/2) pagi. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

batampos.co.id – Sejumlah warga RT 05 RW 01 Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan tidak bisa mengurus sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) atau Prona.

Pasalnya, lahan mereka diklaim PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) Lobam.

Loading...

Ketua RT 05, Junior Perangin-angin menuturkan, warga antusias mengikuti program prona secara kolektif tahun 2015. Namun, pengajuan lahan warga menjadi sertifikat tidak bisa. Sebab lahan yang warga tempati diklaim lahan PT. SBP.

“Katanya lahan kami bermasalah dengan SBP,” katanya saat pertemuan di Balai Desa Teluk Sasah, Rabu (6/2) pagi.

Padahal, menurutnya, warga membeli lahan tersebut bukan dari PT. SBP. Belinya melalui proses pengoperan tanah di pemerintah sehingga memiliki surat alas hak.

“Kami tidak tahu masalah perbatasan. Tahun 2017, 2018, masalahnya sama juga. Timbul keresahan di masyarakat, kenapa tanah kami belum bisa disertifikatkan oleh BPN,” kata dia.

“Dimana kendalanya, kenapa kami tidak bisa menaikkan sertifikat.

Kalau tidak bisa, seperti apa penyelesaiannya,” kata dia menambahkan.

Warga lainnya, Bandir mengatakan, dirinya merupakan salah satu orang lama yang memiliki lahan di sana.  sejak sekitar tahun 2004. Saat itu, warga sudah membangun, namun sama sekali belum ada klaim dari perusahaan.

Setelah mulai berkembang, pemukiman mulai padat seperti perumnas, ujungnya malah menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kita ini pembeli. Kenapa dari awal dari RT sampai camat tidak ada memberitahukan. Tidak ada juga diklaim ini tanah perusahaan.

Ujungnya malah pembeli menjadi korban. Penjual dan pemerintah seolah cuci tangan. kita mau urus apa-apa tidak bisa,” katanya.

Ertalina warga lainnya mengatakan, selama ini  dirinya membayar pajak.

“Kami yang bayar lajak. Kenapa bisa SBP yang mengklaim. Ada apa ini antara pemerintah dan SBP,” kata dia dengan nada meledak ledak.

Reza Wirawardhana Kasi Infrastruktur Pertanahan BPN Bintan menjelaskan, dalam peta BPN memang ada peta SBP yang belum bersertifikat.

“Informasi awal, ada orang SBP atau BMW yang memberikan peta ke pihak BPN. Tapi kalau memang tidak masuk peta SBP, kita bisa melanjutkan (lahan warga ke sertifikat),” kata dia.

Oleh karena itu, dia meminta kejelasan dari PT. SBP terkait batasnya.

T Sianturi dari PT.SBP menjelaskan, pembebasan lahan  sekitar tahun 1992 sampai 1998 dengan timnya BPN. Termasuk lahan di RT 05, menurutnya sudah ada bukti ganti ruginya.

Sebenarnya, untuk masalah ini sudah dibahas pada 25 Agustus 2015 bersama dengan BPN, RT, RW dan pemerintahan saat itu. Malah, kembali dibahas di tingkat kecamatan pada 12 Oktober 2015.

“Saat itu kita sepakat akan dibentuk tim penyelesaian. Yang sampai saat ini tim penyelesaian tidak ada,” kata dia.

Dia berharap masalah ini bisa selesai. Terlebih dirinya juga warga Teluk Sasah. Dia tak mempermasalahkan bila harus dilakukan pengukuran kembali oleh tim BPN untuk mengetahui batas batasnya.

Ketua BPD Teluk Sasah, Anasri menyampaikan dirinya berharap pihak desa juga memiliki arsip terkait pembebasan lahan dari PT SBP sehingga bisa dipelajari.

Kades Teluk Sasah Suhairry Sembiring menjelaskan, pihak desa memfasilitasi pertemuan ini atas keluhan masyarakat terkait lahan mereka yang diklaim PT. SBP.

Pada intinya pihaknya ingin memperjelas batas batas PT. SBP dengan masyarakat. Dalam pertemuan tadi, disepakati bahwa pada Senin (11/2) akan dilakukan pengukuran untuk mengetahui batas PT. SBP dan lahan masyarakat. (met)

Loading...