Kabar Pemkab

Setahun, Kader Posyandu Digaji Rp 2,4 Juta

Dinkes Alokasikan Rp 3,5 Miliar

Bupati Bintan, Apri Sujadi melakukan pemeriksaan bersama kader posyandu dalam agenda kegiatan PMI di Kecamatan Gunung Kijang, belum lama ini. F.Dinas Kominfo Bintan untuk Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Kesehatan Bintan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3,5 miliar pada tahun 2019.

Anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk Tunjangan insentif bagi Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Selama ini, insentif kader posyandu sekitar Rp 100 ribu per orang per bulan. Namun tahun 2019, insentif menjadi Rp 200 ribu per orang per bulannya.

Estimasi anggaran tersebut juga diperkirakan berdasarkan jumlah posyandu yang ada di Bintan sebanyak 165 posyandu, rata-rata setiap posyandu yang memiliki 9 orang kader.

“Tahun 2019, setiap kader posyandu mendapatkan insentif dengan total berkisar Rp 2,4 juta per orang,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dr Gama AF Isnaeni, Rabu (13/2) pagi.

Selain insentif, Dinas Kesehatan Bintan juga mengalokasikan Operasional Posyandu sebesar Rp 2 juta per posyandu. Dari 165 posyandu nantinya akan diberikan biaya operasional posyandu yg terdiri dari 75 posyandu di Kelurahan dan 90 posyandu di desa.

“Untuk posyandu yang ada di kelurahan, maka dana operasional dianggarkan melalui APBD Pemkab Bintan sedangkan posyandu di desa melalui APBDes. Total anggaran yang dibutuhkan untuk operasional posyandu berkisar Rp 330 juta,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi menuturkan bahwa Posyandu memiliki peran sebagai instrumen untuk berkontribusi memberikan tambahan asupan gizi yang seimbang baik bagi anak maupun ibu hamil.

Peranan Posyandu yang strategis dalam menciptakan SDM berkualitas sejak dini, perlu ditindak lanjuti dengan penguatan terhadap lembaga tersebut. Salah satunya dengan melakukan revitalisasi.

“Posyandu instrumennya sudah baik, hanya perlu dimantapkan lagi. Misalnya ada standarisasi pelayanan posyandu dan peningkatan wawasan para kader posyandu secara continue.”urai bupati.

Tidak hanya itu saja, Bupati juga  menginginkan agar Posyandu dapat  menjadi model baru bagi pembangunan partisipatif berbasis perempuan.

“Partisipasi kaum perempuan di kegiatan Posyandu harus didorong secara lebih optimal agar tingkat pencapaian kualitas kader-kader Posyandu lebih berkualitas, bahkan saat ini telah terbukti bahwa perempuan memiliki peran besar dalam semua bidang kehidupan,” tutupnya. (met)