Metro Bintan

Seumur Hidup Tak Bisa jadi Penyelenggara Pemilu

Bila Pengawas Terbukti Melanggar Kode Etik

Anggota Panwaslu Kecamatan Toapaya, Safe’i menjelaskan sanksi bagi oknum pengawas yang melanggar kode etik saat sosialisasi bertema pengawalan pemilu partisipatif di Bhadra Resort, Kawal Kecamatan Gunung Kijang, Kamis (28/2). F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

batampos.co.id – Sanksi tegas menunggu panitia pengawasan pemilu (Panwaslu) bila terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Hal ini diungkapkan anggota Panwaslu Kecamatan Toapaya, Safe’i saat menjawab salah satu pertanyaan peserta sosialisasi bertema pengawalan pemilu partisipatif di Bhadra Resort, Kawal Kecamatan Gunung Kijang, Kamis (28/2).

“Bagaimana bila pengawas yang menyalahi aturan? Apa sanksinya?” tanya Dori, salah satu peserta yang menghadiri acara itu.

Menurut Safe’i, untuk oknum pangawas yang terbukti melanggar aturan akan mengikuti sidang kode etik yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Selanjutnya DKPP akan memutuskan sanksi kode etik terhadap oknum pengawas yang melanggar.

Selain sanksi kode etik, dia juga menegaskan bahwa oknum pengawas yang melanggar akan dikenakan sanksi seumur hidup tak akan bisa lagi menjadi penyelenggara pemilu.

“Seumur hidup tak bisa menjadi penyelenggara pemilu lagi,” tegas dia.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi jalannya Pileg dan Pilpres 2019. Tujuannya untuk suksesnya pelaksanaan pemilu.

Dia juga berharap masyarakat aktif membantu panwaslu dengan berani melaporkan kecurangan-kecurangan pemilu. (met)