Metro Bintan

Sudah Digaji Negara, Jaksa Tidak Boleh Terima Suap

Kejari Bintan, Sigit Prabowo menyaksikan penandatanganan yang dilakukan jajarannya menuju WBK dan WBBM di halaman Kejari Bintan, Selasa (5/3). F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

batampos.co.id – Jaksa dituntut memberikan pelayanan yang bersih kepada masyarakat dan bebas dari korupsi kolusi nepotisme (KKN). Terlebih jaksa sudah diberikan gaji negara, sehingga tidak boleh menerima suap serta gratifikasi.

Ini ditegaskan oleh Kajari Bintan, Sigit Prabowo saat memimpin apel dalam rangka pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di halaman Kejari Bintan Kilometer 16 Desa Toapaya Selatan pada Selasa (5/3) pagi.

Sigit menjelaskan, pencanangan zona integritas diterapkan di seluruh kejaksaan yang ada di Indonesia. Kajari Bintan, lanjutnya menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Oleh karena itu, Sigit mewanti-wanti jajaran di Kejaksaan Bintan jangan bermain -main dalam penanganan perkara. Sebab perkara yang ditangani mesti sesuai garisnya, aturannya akuntabel, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Tidak boleh main mata dan melakukan hal yang bersifat KKN. Tidak boleh menerima suap dan gratifikasi. Jalankan saja tugas negara, karena sudah digaji,” katanya.

Dia juga menyampaikan 6 perubahan budaya kerja, diantaranya perubahan manajemen dan SDM, perubahan kinerja, peningkatan kompetensi dan pelayanan publik menjadi lebih baik.

Acara diakhiri pelepasan balon udara sebagai tanda dimulainya zona integritas menuju WBK dan WBBM.(met)