Metro Bintan

Anggaran Daerah Tak Sanggup Bebaskan Lahan

Terkait Rencana Pembangunan Dam Busung

Air laut di bawah Jembatan Busung yang akan dimanfaatkan sebagai sumber air Dam Busung yang akan dibangun di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam, Selasa (12/3) siang. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

batampos.co.id – Rencana pembangunan Dam Busung yang membendung air laut di bawah Jembatan Busung Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan masih menjadi polemik.

Anggota Komisi II DPRD Bintan, Umar Ali Rangkuti membeberkan rencana Pemerintah Pusat tersebut. Dia mengatakan, awalnya Pemerintah Pusat akan membangun Dam di Desa Busung di tahun 2019. Kabar pembangunan ini baru diketahui dewan dan masyarakat sekitar tahun 2017.

“Kami baru tahunya setelah ada warga yang resah mengadu ke kantor dewan,” katanya.

Dia juga mengatakan, ternyata belakangan  Balai Wilayah Sungai (BWS) sudah melakukan kajian selama 10 tahun.

“Ternyata mereka sudah mengkaji sebelum membangun Dam Busung. Bahkan mereka menyatakan Pulau Bintan akan kekeringan pada tahun 2020. Bagi saya ini patut dipertanyakan kajiannya, sebab memang beberapa daerah di Bintan kekeringan tapi menurut saya masih ada solusi lain misalkan memaksimalkan SPAM Seri Kuala Lobam dan lainnya,” jelas dia.

Adanya keresahaan di masyarakat, karena pembangunan Dam Busung akan menenggelamkan lahan seluas lebih 4 ribu hektare. Setidaknya 6 desa/kelurahan di Kabupaten Bintan akan terdampak dari pembangunan ini.

Dampaknya, katanya masyarakat bukan hanya kehilangan tempat tinggal, namun fasilitas publik lainnya semisal sekolah, kantor pemerintahah, dan lainnya juga akan terkena.

“Memang anggaran yang disiapkan pemerintah pusat besar, sekitar Rp 1,7 triliun, namun dampaknya juga besar, sosial ekonomi, budaya juga akan berdampak,” kata dia.

Terakhir, dari pertemuan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah meminta pembangunan Dam Busung ditunda pada tahun 2021.

“Saya pikir pemerintah pusat tidak akan ngotot untuk memaksanakan pembangunan ini, karena yang lebih tahu daerahnya, ya pemerintah daerah,” kata dia.

Selain itu, pemerintah daerah, katanya, tidak sanggup untuk menganti rugi lahan warga dan merelokasinya.

“Anggaran pembebasan lahannya pasti besar, mungkin di atas Rp 500 miliar. Belum lagi ganti rugi tanamannya, karena di dekat lokasi yang akan dibangun dam, adalah lahan pertanian dan perkebunan,” kata dia.

“Kalau daerah anggarannya tidak sanggup untuk membebaskan lahan,” kata dia mengakhiri. (met)