Kabar Pemkab

Pembebasan Lahan Perlu Proses Panjang

Rencana Pembangunan Dam Busung

Lokasi Jembatan Busung yang dekat dengan lokasi pembangunan Dam Busung, Rabu (13/3). F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

batampos.co.id – Terkait pembebasan lahan warga yang terkena imbas jika pembangunan Dam Busung terealisasi, diperlukan proses yang panjang.

“Khusus pembebasan lahan, tentunya diperlukan proses yang panjang mulai sosialisasi, pembiayaan dan lainnya,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Bintan Luki Zaiman Prawira menjawab Batam Pos, Rabu (13/3).

Loading...

Luki juga mengakui, keuangan daerah sangat terbatas jika perihal ganti rugi lahan diserahkan ke pemerintah daerah.

Dikatakannya, Balai Wilayah Sungai sebelumnya memang pernah menyampaikan rencana pembangunan Dam Busung di Kabupaten Bintan.

“Dulu sudah ada penyampaian dari BWS kepada Pemda perihal tersebut. Namun saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut,” kata mantan Kadispar Bintan ini.

Sampai saat ini, dia mengatakan, Pemkab Bintan belum memperoleh data lengkap kajian dan perencanaan dari rencana tersebut.

Namun jika benar Dam Busung akan dibangun, ia mengatakan, sebaiknya dibutuhkan tindak lanjut di lapangan.

“Harus ada kejelasan pembagian tugas dari semua stakeholder yang terkait,” tutupnya.

Sementara itu Kadis PUPR Bintan, Herry Wahyu  mengatakan, belum ada arahan bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan Dam Busung akan diserahkan ke Pemda.

“Belum ada arahan seperti itu. Lebih baik dana APBD kita di PUPR melanjutkan pengaspalan lintas barat lanjutan,” katanya.

Sementara Anggota Komisi II DPRR Bintan Umar Ali Rangkuti mengatakan, rencana pembangunan Dam Busung tentunya melihat kesanggupan dari daerah.

Dia juga mengatakan, bila daerah tidak sanggup sebaiknya jangan dipaksakan. Namun bila pemerintah tetap ingin membangun Dam Busung, maka banyak yang harus dipikirkan.

Diantaranya merelokasi warga ke lokasi yang layak dan menyedikan tempat tinggal yang layak serta memberikan ganti untung bukan hanya lahan tempat tinggal namun juga ganti untung tanaman pertanian dan perkebunan milik masyarakat.

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta agar pengelolaan air Dam Busung nantinya diserahkan ke Pemkab Bintan.

“Kemudian air yang dihasilkan nantinya  didistribusikan juga ke masyarakat Bintan,” harap dia. (met)

Loading...