Peristiwa

Izinnya Bangun Gudang, Ternyata Keruk Lahan Bauksit

Pemerintah Kecamatan Cabut Izin Rekomendasi

Petugas gabungan saat turun ke lokasi lahan yang dikeruk karena dugaan mengambil mineral di dalamnya di lokasi Tanjungkeruing, Kampung Suka Damai, Desa Teluk Sasah, belum lama ini. F.Amat untuk Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Kecamatan Seri Kuala Lobam mencabut surat rekomendasi izin pembangunan gudang salah satu perusahaan di Tanjungkeruing, Kampung Suka Damai, Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada gudang yang dibangun melainkan cuma kegiatan pengerukan dan penumpukan diduga bijih bauksit.

Kasi Tantrib Kecamatan Seri Kuala Lobam, Suhadi membenarkan pihaknya bersama tim turun ke lokasi perusahaan yang pernah mengajukan surat izin rekomendasi pembangunan gudang.

“PT atau CV saya kurang pasti, namun nama perusahaannya Sanghe,” kata dia.

Namun, kenyataannya belum ada gudang yang dibangun. Kemudian di lokasi juga ada penumpukan lahan diduga bijih bauskit yang siap diangkut dan dijual sembari menunggu izin angkut dan jual mineral dikeluarkan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau.

“Saya tidak bisa memastian itu (bauksit) atau tidak, ahli lah yang bisa memastikannya,” ungkapnya.

Namun saat sidak tersebut, dikatakannya memang tidak ada gudang yang dibangun.

Di Dinas Penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bintan juga, katanya saat dicek ternyata mereka tidak ada mengajukan permohonan dari izin rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah kecamatan.

“Karena selama 6 bulan tidak ada kegiatan pembangunan gedung dari izin rekomendasi yang kita diberikan, maka surat rekomendasinya dicabut,” kata dia.

Seorang warga, Amat mengatakan, sudah sekitar hampir dua bulan ini kegiatan pengerukan diduga bijih bauksit tidak dilakukan.

“Sudah tidak ada kegiatan di dalam. Tinggal tumpukan kayaknya bauksit,” katanya.

Dia juga mengatakan meski tidak ada yang kerja lagi di dalamnya namun ada petugas yang berjaga.

“Siang malam ada yang jaga,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, perusahaan itu cuma 2 bulan melakukan kegiatan. Dari kegiatan itu, masyarakat mendapatkan kompensasi.

“1 rumah dapat kompensasi Rp 300 ribu. Kompensasi cuma diberikan dua bulan saja, sementara dua bulan lagi belum diberikan,” bebernya. (met)