Peristiwa

Uang Makan Dihentikan, Damkar Toapaya Mogok Kerja

Petugas Damkar Toapaya dan Tanjunguban saat memadamkan api ketika kebakaran bengkel di jalan Lintas Barat, Desa Penaga, Teluk Bintan pada Jumat (5/4) pagi. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

batampos.co.id РPetugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Damkar Toapaya kecewa terhadap kebijakan Badan Penanggulangan Bencana  Daerah (BPBD) Bintan. Pasalnya, jatah uang makan mereka dihentikan.

Akibatnya, mereka memilih mogok kerja.

Kepala UPTD Damkar Toapaya, Nurwendy ketika dihubungi Batam Pos, Jumat (5/4) siang membenarkan, petugas Damkar Toapaya mogok kerja karena jatah uang makan mereka dihentikan.

“Kita benar-benar kecewa. Sudahlah kerja siang malam, 24 jam, namun kenapa mulai sekarang jatah uang makan kami dihentikan,” ungkap dia.

Padahal menurutnya, sudah dianggarkan uang makan petugas Damkar di tiga UPTD. 1 UPTD dianggarkan sebesar Rp 15 juta setahun.

Dijelaskannya, mogok kerja ini terjadi setelah mereka memadamkan kebakaran di bengkel sepeda motor, Jalan Lintas Barat, Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan.

Tiba-tiba, salah seorang pejabat di BPBD Kabupaten Bintan menyampaikan jatah uang makan mereka dihentikan dari Kantor BPBD Kabupaten Bintan.

“Kawan-kawan sudah merajuk, susah mau membujuknya kalau nanti ada kejadian bakaran,” kata dia.

Informasi yang digali di lapangan, penyebab uang makan dihentikan karena pejabat yang biasa mengurusi uang makan kesal sebab prosedur pengurusan uang makan di Kantor BPBD Bintan berbelit.

Pejabat itu selalu menalangi dengan membayarkan uang makan petugas Damkar di warung dengan menggunakan uang pribadi.

Sementara Kepala BPBD Bintan, Naharuddin enggan mengomentari masalah ini. “Saya tak mau komentar masalah itu,” singkatnya langsung mematikan handphone. (met)