Metro Bintan

Disnaker Bintan Buka Posko Pengaduan THR

Kadisnaker Bintan, Indra Hidayat. F.Slamet Nofasusanto / Batam

batampos.co.id – Disnaker Kabupaten Bintan membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan untuk menampung keluhan para pekerja.

“Besok (hari ini, red) mulai kita buka,” ujar Kadisnaker Bintan, Indra Hidayat saat ditemui di ruang kerjanya Kantor Disnaker Bintan yang berlokasi di Batu 3 Kota Tanjungpinang, Senin (20/5).

Pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, dia mengatakan, tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayarkan THR keagamaan terhadap pekerja yang ada di Kabupaten Bintan sangat tinggi.

“Selama ini, Alhamdulillah pelaku usaha di Bintan dalam kepatuhan melakukan pelaksanaan THR sangat tinggi. Dari beberapa tahun sebelumnya, tidak ada keluhan atau pengaduan dari pekerja,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan surat edaran berupa imbauan ke perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bintan untuk mengingatkan kewajiban membayarkan THR sesuai Permenaker.

“Surat imbauan ini dikeluarkan Disnaker Bintan melalui kepala daerah nanti akan ditandatangani Pak Bupati tentang kewajiban perusahaan membayar tunjangan hari raya,” katanya.

Bila mana nanti ada pekerja yang belum menerima THR dari perusahaan dengan sebab diantaranya mungkin lupa atau terjadi keterlambatan, dia mengatakan, akan meneruskan ke Disnaker Provinsi Kepulauan Riau karena pengawasan tenaga kerja sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang peralihan kewenangan dari Kabupaten/kota ke tingkat Provinsi.

“Kita menampung seluruh pengaduan, kita akan coba memfasilitasi ke Provinsi sehingga proses pengaduan bisa dipercepat,” kata dia.

Terakhir dia kembali mengimbau perusahaan yang ada di Kabupaten Bintan untuk membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal ini sesuai Permenaker nomor 6 tahun 2016 pasal 5 ayat 4, bahwa THR paling lambat dibayarkan H -7 sebelum Lebaran.

Bila tidak mematuhi aturan tersebut, dia menjelaskan, maka akan diberikan sanksi dan denda.

“1 perusahaaan dikenakan denda 5 persen dari besaran THR yang harus dibayarkan sejak batas waktu kewajiban membayar yang sudah ditentukan,” katanya.

Selain itu, perusahaan yang tidak membayar THR akan dikenakan sanksi admistratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Di Bintan, saat ini ada 180 perusahaan yang memiliki kantor dan masih aktif. Namun ke depan kita akan menginventarisis ulang perusahaan yang ada di Bintan,” tutupnya. (met)