Peristiwa

Hilangkan Dokumen C1 Plano, Komisioner PPK Terancam Penjara

Komisioner Bawaslu Bintan, Dumoranto Situmorang. (Foto: Slamet Nofasusanto/Batam Pos)

batampos.co.id – Lima komisioner Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bintan Timur terancam penjara. Musababnya, mereka diduga lalai lantaran menghilangkan dokumen C1 Plano dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

“Sudah 18 orang diperiksa sebagai saksi,” ungkap Komisioner Bawaslu Bintan, Dumoranto Situmorang, Kamis (23/5/2019) di kantornya, Kilometer 16 Desa Toapaya Selatan.

Dari pemeriksaan itu, Bawaslu Bintan juga mengklarifikasi para komisioner. Mereka adalah MR sebagai ketua, serta anggota yakni MNI, SBP, RMI dan SR.

“Hasil klarifikasi, kami sepakat meningkatkan ke penyidik kepolisian di Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Sudah dilimpahkan kasusnya tanggal 21 (Mei) kemarin,” katanya.

Selanjutnya, selama 14 hari ke depan kasus ini akan ditangani pihak penyidik kepolisian di Gakkumdu.

Hasil klarifikasi juga, katanya, komisioner dinilai lalai atas hilangnya C1 Plano. Mereka bisa terjerat Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tepatnya di pasal 505. Bunyinya adalah:

“Anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, bisa dipidana dengan pidana kurungan 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”.

“Karena hilangnya di PPK, maka PPK yang bertanggung jawab. Itu kelalaian mereka karena di PKPU jelas bahwasannya PPK berkewajiban menyimpan kotak suara di tempat yg aman. Harusnya keamanan mereka jamin,” kata dia.

Sejauh ini, kata dia, unsur yang terpenuhi baru unsur kelalaian. Namun, bila terbukti adanya unsur kesengajaan, bisa dikenakan pasal 532.

Di mana berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suata atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta”.

“Kita belum tahu siapa tersangka, nanti kalau memang unsur-unsur di tingkat penyelidikan (terpenuhi maka tersangkanya) bisa bertambah atau berkurang. Dari penyidikanlah (yang akan mengungkap) siapa tersangkanya, baru nanti ke tingkat penuntutan,” jelasnya. (met)