Politik

Pembatasan Akses Medsos Langgar UU Konsumen

AKIBAT akses medsos dibatasi, banyak masyarakat yang dirugikan. (Foto: dok/batampos.co.id)

batampos.co.id – Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, pemerintah tidak bisa melakukan pembatasan secara gegabah dan sembrono. Menurutnya pembatasan ini sama dengan menegakkan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum.

“Janganlah ingin menangkap seekor tikus tetapi dengan cara membakar lumbung padinya. Bagaimanapun pemblokiran itu melanggar hak hak publik yang paling mendasar yakni mendapatkan informasi bahkan merugikan secara ekonomi,” katanya.

Pembatasan akses media sosial ini, kata Tulus, secara sektoral melanggar UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen serta UU sektoral lainnya.

Menurut Tulus, pemerintah seharusnya tidak  melakukan pemblokiran tanpa paramater dan kriteria yang jelas. Dia khawatir pemblokiran ini menjadi preseden buruk pemberangusan suara publik yang dijamin oleh konstitusi.

“Tidak bisa dikit-dikit blokir. Pemblokiran hanya bisa ditoleransi jika dalam keadaan darurat, dan parameter darurat harus jelas dan terukur,” katanya.

Jikapun alasan cukup kuat, Tulus mengatakan, penting bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada publik manfaat dan efektivitas pemblokiran tersebut. Jangan sampai pemblokiran tidak mempunyai efek signifikan, tetapi mudaratnya malah lebih signifikan.

“Toh masyarakat bisa bermanuver dengan cara lain, seperti menggunakan VPN dan atau menggunakan medsos lainnya,” katanya.

Tulus menambahkan, saat ini medsos seperti WhatsApp dan sejenisnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Bukan hanya untuk bersosialita, tetapi untuk menunjang aktivitas kerja dan aktivitas perekonomian.

Peneliti di Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Indonesia, Pratama Persadha juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut Pratama, masyarakat bisa memaklumi alasan pemerintah melakukan pembatasan pada kondisi pasca kerusuhan kemarin.

“Tapi ya itu jangan lama-lama. Kasihan masyarakat yang menggunakan medsos untuk kebaikan. Misalnya untuk jualan,” katanya.

Pratama menjelaskan, memang sulit untuk mencegah penyebaran konten negatif tanpa melakukan pemblokiran. Setidaknya secara teknologi.

“Jadi yang paling efektif saat ini ya menggalakkan literasi digital,” jelasnya. (tau/jpg/gun)