Politik

Kata Kubu Jokowi: Mayoritas ASN Pilih Prabowo

PILPRES diwarnai berbagai sorotan.

 

batampos.co.id – Tuduhan adanya penggerakan birokrat dalam pemilihan presiden (pilpres) 17 April lalu sebagaimana yang dibeber Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dibantah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Tuduhan tersebut dinilai tidak dilandasi data yang akurat.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Jenderal (pur) Moeldoko mengatakan, berdasar hasil hitungan internal TKN, jumlah dukungan dari birokrat tidak maksimal. Bahkan, angkanya tertinggal cukup jauh bahwa pasangan 02 mencapai di atas 70 persen.

Bukan hanya di badan usaha milik negara (BUMN), melainkan juga di aparatur sipil negara (ASN). “Menggerakkan BUMN? Tahu nggak BUMN yang milih 02? (Jumlahnya) 78 persen. Menggerakkan ASN? ASN 72 persen yang milih (Prabowo). Di mana menggerakkan,” kata Moeldoko di kompleks Istana Presiden kemarin (28/5).

Dia menambahkan, tudingan penggerakan birokrat sangat tidak masuk akal. Jika itu dilakukan, kata dia, suara dari kalangan ASN akan tinggi. Namun, nyatanya di sejumlah provinsi, seperti Aceh, Sumatera Barat, atau Nusa Tenggara Barat (NTB), paslon 01 kalah telak.

Moeldoko menegaskan, data berdasar survei internal TKN bisa dibuktikan di lapangan. “Di (TPS) Paspampres kalah. Di (TPS) perumahan Setneg (Sekretariat Negara) kalah. Terus mana yang digerakkan,” kata sosok yang juga menjabat kepala staf kepresidenan tersebut.

Sebelumnya, BPN menuding kubu TKN melakukan penggerakan birokrasi dalam rangka pemenangan pilpres. Bahkan, itu dijadikan salah satu bukti kecurangan yang disampaikan BPN dalam gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Moeldoko menilai, bukti-bukti yang disampaikan BPN di MK tidak ada yang mengejutkan. Menurut dia, apa yang disampaikan hampir sama dengan gugatan serupa lima tahun lalu.

Meski demikian, Moeldoko memastikan jajarannya akan menanggapi tuduhan tersebut sebaik-baiknya. Kemarin sore (28/5) Moeldoko sempat melakukan koordinasi dengan Jokowi untuk menyiapkan kesiapan menghadapi gugatan di MK.

Saat ini, kata dia, tim hukum yang diketuai Yusril Ihza Mahendra menyiapkan jawaban dan bukti-bukti yang diperlukan. “Pasti Pak Yusril cs akan menyampaikan,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meyakini bahwa MK akan bekerja dengan profesional dalam memproses dan memutus sengketa perselisihan hasil pemilu. “MK akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, berdasarkan fakta yang ada,” tuturnya.

Dalam berkas permohonan PHPU, BPN menyertakan dugaan kecurangan yang dilakukan ASN dan karyawan BUMN yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Contoh-contoh kasus juga mereka sertakan dan kebanyakan pelanggaran tersebut dilakukan sebelum pencoblosan 17 April.

Kubu Prabowo juga menyoroti soal ketidaknetralan polisi dan aparat intelijen. Mereka memasukkan contoh-contoh kasus. Misalnya, pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Azis yang mengklaim diperintah atasannya, Kapolres Garut, agar menggalang dukungan untuk paslon 01 di wilayahnya. Namun, belakangan pengakuan tersebut dibantah. (far/c4/agm/jpg/gun)