Peristiwa

Simak, Ini Nama-Nama Koruptor yang Minta Pengampunan di MA

ilustrasi koruptor

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengawasi jalannya sidang Peninjauan Kembali (PK) sejumlah terpidana rasuah di Mahkamah Agung (MA). Terutama PK mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Hal itu mengingat tren buruk putusan PK selama ini yang justru menguntungkan koruptor.

Selain Anas, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 18 terpidana korupsi yang sedang menjalani sidang PK di MA. Diantaranya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, mantan Ketua DPD Irman Gusman dan pengacara kondang OC Kaligis. Semua nama itu merupakan terpidana yang pernah berurusan dengan KPK.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, jalur PK memang merupakan hak setiap terpidana yang dijamin oleh undang-undang. Namun, menurutnya, upaya itu kerap dijadikan jalan pintas terpidana untuk bebas dari jerat hukum. “Apalagi mengingat Hakim Agung Artidjo Alkostar telah purna tugas per Mei 2018 lalu,” kata Kurnia.

Contoh PK yang menguntungkan koruptor, kata Kurnia, adalah putusan Choel Mallarangeng (adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng). Sebelumnya, Choel divonis 3,5 tahun dan denda Rp 250 juta di pengadilan tingkat pertama. “Namun MA memperingan hukumannya menjadi 3 tahun penjara,” ujarnya.

Selain Choel, putusan PK mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmomartoyo juga lebih ringan dari putusan pengadilan tingkat pertama. Suroso sebelumnya dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta serta uang pengganti USD 190 ribu. Dalam putusan PK, kewajiban membayar uang pengganti itu dihilangkan oleh hakim MA.

Kurnia menjelaskan, pihaknya menemukan sejumlah putusan PK yang mengabaikan syarat-syarat. Sehingga, putusan yang dihasilkan dinilai jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat. Syarat yang dimaksud diantaranya, terdapat novum baru, putusan yang keliru, dan kekhilafan hakim. Syarat itu tertuang dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP.

“Contoh dalam putusan yang mengabulkan PK Choel, MA menyebutkan bahwa alasan utama karena yang bersangkutan telah mengembalikan uang yang telah diterimanya,” ungkap Kurnia. Pertimbangan itu, lanjut dia, bertentangan dengan pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor yang menyebut pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana.

Temuan-temuan itu menambah daftar kelam putusan PK selama ini. Berdasar kajian ICW, sejak 2007 sampai 2018 terdapat 101 narapidana (napi) yang dibebaskan. Kemudian lima putusan lepas, dan 14 hukuman lebih ringan daripada pengadilan tingkat sebelumnya. “Tentu saja, ini harus menjadi sorotan seluruh pihak,” imbuh dia.

Selain mendesak KPK mengawasi jalannya sidang, ICW juga meminta MA serius melakukan evaluasi putusan PK tersebut. Bila perlu, seluruh pengajuan PK yang sedang dalam proses persidangan saat ini ditolak sebelum evaluasi tersebut dilakukan. “Karena lambat laun akan semakin menurunkan kepercayaan publik pada lembaga peradilan,” terangnya. (tyo/jpg/gun)

 

 

TERPIDANA KORUPSI

YANG “BERJUANG” DI MK

 

 

Rico Diansari

Jabatan: Swasta

Kasus: Perantara Suap Gubernur Bengkulu

 

Suparman

Jabatan: Bupati Rokan Hulu

Kasus: Suap R-APBD Rokan Hulu

 

Tafsir Nurchamid

Jabatan: Wakil Rektor UI

Kasus: Pengadaan barang dan jasa proyek instalasi infrastruktur teknologi informasi gedung perpustakaan UI

 

Anas Urbaningrum

Jabatan: Anggota DPR

Kasus: Korupsi dan pencucian uang proyek Hambalang

 

M Sanusi

Jabatan: Anggota DPRD

Kasus: Suap raperda reklamasi Jakarta

 

Guntur Manurung

Jabatan: Anggota DPRD

Kasus: Suap DPRD Sumut

 

Saiful Anwar

Jabatan: Direktur Keuangan PAL

Kasus: Suap penjualan kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) kepada instansi pertahanan Filipina

 

Badaruddin Bachsin

Jabatan: Panitera Pengganti PN Bengkulu

Kasus: Perantara suap Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu

 

Tarmizi

Jabatan:  Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan

Kasus: Suap penanganan perkara PT Aquamarine Divindo Inspection

 

Siti Marwa

Jabatan: Direktur Keuangan PT Berdikari

Kasus: Korupsi pupuk urea

 

Irman Gusman

Jabatan: Ketua DPD

Kasus: Suap gula impor

 

Saipudin

Jabatan: Asisten Daerah III Jambi

Kasus: Suap uang ketok palu pengesahan RAPBD Jambi

 

Erwan Malik

Jabatan: Plt Sekda Jambi

Kasus: Suap uang ketok palu pengesahan APBD Jambi

 

Maringan Situmorang

Jabatan: Swasta, kontraktor

Kasus: Suap kepada Bupati Batubara

 

Patrialis Akbar

Jabatan: Hakim MK

Kasus: Suap judicial review UU Peternakan dan Kesehatan Hewan

 

Donny Witono

Jabatan: Direktur PT Menara Agung Pusaka

Kasus: Suap kepada Bupati Hulu Sungai Tengah

 

OK Arya Zulkarnain

Jabatan: Bupati Batubara

Kasus: Suap pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara

 

Dewie Yasin Limpo

Jabatan: Anggota DPR

Kasus: Suap pembahasan anggaran proyek pembangkit listrik mikrohidro di Kabupaten Deiyai

 

OC Kaligis

Jabatan: Pengacara

Kasus: Suap Hakim dan Panitera PTUN Medan

 

 

 

Sumber : ICW