Nasional

Tunjangan PNS Bolos Dipotong 2 Persen, Sanksi Disiplin Dilaporkan ke Menteri

SELURUH pemerintahan wajib melaporkan tingkat kehadiran ASN lewat aplikasi ini. (Foto: Ist)

batampos.co.id – Libur panjang Lebaran usai. Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh pemerintahan di Indonesia wajib masuk kerja, Senin (10/6) hari ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setempat memantau kehadiran pegawainya.

Menteri PAN-RB, Syafruddin sudah melayangkan surat bernomor B/26/M.SM.00.01/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang laporan hasil pemantauan kehadiran aparatur negara sesudah cuti bersama. Dia meminta setiap instansi pemerintah memantau kehadiran ASN sesudah masa cuti bersama.

“Hasil pemantauan dilaporkan melalui https://sidina.menpan.go.id paling lambat pukul 15.00 pada hari yang sama,” ucap mantan Wakapolri itu dalam keterangan tertulis kemarin. Petunjuk pengisian aplikasi tersedia dalam laman tersebut.

Bagi ASN yang tidak masuk tanpa alasan jelas, mendapatkan sanksi disiplin. Sesuai pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil. Penjatuhan sanksi nantinya akan dilaporkan langsung ke Menteri PAN-RB paling lambat 10 Juli.

Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan menegaskan, ASN  sudah harus masuk kerja lagi hari ini. Semua fitur pelayanan publik sudah harus aktif sepenuhnya. Setiap pimpinan instansi bertanggung jawab atas pegawainya masing-masing.

Jadi, pimpinan dapat langsung memberi hukuman disiplin kepada pegawainya yang bolos dan tidak memiliki alasan yang sah. “Selain itu, bagi yang sudah menerapkan tunjangan kinerja, maka akan dipotong karena bolos. Di BKN, potongan sebesar 2 persen per hari jika tidak hadir tanpa keterangan jelas,” ujar Ridwan melalui pesan singkat.

Menurut Ridwan, sanksi soal potongan tunjangan kinerja tidak masalah bagi pegawai. “Justru yang bikin enggak enak itu hukuman disiplin yang akan diterapkan tergantung kasusnya. Dan itu dilaporkan ke menteri (PAN-RB),” imbuhnya. (han/wan/jpg/gun)