Peristiwa

Ditetapkan Tersangka, Ini Kata Ketua PPK Bintan Timur

Hilangnya C1 Plano TPS 12 Sei Lekop

Proses penghitungan suara di salah satu TPS di Bintan Timur, saat Pemilu serentak belum lama ini. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos.

batampos.co.id – Ketua PPK Bintan Timur, M Ridwan mengatakan, penetapan dirinya sebagai tersangka hilangnya C1 Plano TPS 12 Sei Lekop dinilai lucu.

“Ya luculah,  tanpa menghadirkan dua alat bukti, ditetapkan tersangka apalagi dengan alasan kelalaian. Jadi saya yang harus menanggung sebagai ketuanya. Katanya (penyidik) ketua yang harus menanggung semuanya,” kata dia.

Dia mengatakan, tidak ada satu alat bukti yang bisa memastikan hilangnya di PPK.

“Saksi manapun dari 18 saksi yang diperiksa tidak bisa membuktikan,” kata dia menambahkan pihaknya sudah mengikuti regulasi bahwa dari PPS ke PPK kotak suara tidak boleh dibuka.

Dia juga mengatakan, awalnya diperiksa sebagai saksi. Kemudian dari rapat pleno Bawaslu bahwa ada dugaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada pasal 505 dan pasal 532. Namun pasal yang ditetapkan tersangka pasal 505 karena dinilai lalai menjaga kotak.

Dimana bunyinya pasal 505 adalah: “Anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, bisa dipidana dengan pidana kurungan 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”.

“Semua kotak 595, 1 yang bermasalah dan itu pun tidak tahu pasti dimana masalahnya, dan 594 aman-aman saja, apa bisa dibilang lalai,” kata dia.

Dia juga mengatakan, dirinya dibantu KPU dan rekan PPK lainnya. “Ada solidaritas dari KPU dan kawan-kawan PPK lainnya, membantu sumbangan untuk membayar pengacara, maka saya diminta mencari pengacara,” katanya.

Lalu masih katanya, rekan-rekan pengacara juga solidaritas membantu karena menilai kasusnya lucu.

“Waktu saya dipanggil tanggal 10 ke Polres, ada simpatisan dari pengacara yang ikut mendampingi saya dan membuat surat kuasanya. Padahal saya sampai saat ini belum ada deal-dealan bayar berapa sama mereka,” katanya.

Dia mengatakan, jelas keberatan atas penetapan tersangka terhadap dirinya.

“Ya jelaslah keberatan, apapun vonisnya kalau menurut dari pakar-pakar hukum 1 tahun itu, apalagi masalah ini maksimal paling cuma masa percobaan. Cuma saya tak mau sampai divonis, kalau divonis berarti betul dugaan itu,” kata dia saat ini dirinya menunggu langkah berikutnya. (met)