Peristiwa

Ketua PPK Bintan Timur Ditetapkan Tersangka

Hilangnya C1 Plano TPS 12 Sei Lekop

Ketua Bawaslu Bintan, Febriadinata. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

batampos.co.id – Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bintan Timur, M Ridwan resmi berstatus tersangka kasus hilangnya C1 Plano TPS 12 saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bintan, Febriadinata yang dihubungi, Rabu (12/6) membenarkan ketua PPK Bintan Timur ditetapkan tersangka oleh penyidik Gakkumdu Polres Bintan.

Penetapan tersangka terhadap ketua PPK Bintan Timur dikarenakan lalai hingga menyebabkan hilangnya C1 Plano TPS 12 Sei Lekop.

Sementara Kasatreskrim Polres Bintan, AKP Yudha Suryawardhana belum mau mengungkapkan perihal penetapan tersangka ketua PPK Bintan Timur.

“Nanti minggu depan pas penetapan tahap 1,” kata dia singkat.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Bintan Dumoranto Situmorang mengatakan, sudah 18 orang diperiksa sebagai saksi.

Dari pemeriksaan itu, Bawaslu Bintan juga mengklarifikasi para komisioner PPK. Mereka adalah MR sebagai ketua, serta anggota yakni MNI, SBP, RMI dan SR.

“Hasil klarifikasi, kami sepakat meningkatkan ke penyidik kepolisian di Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Sudah dilimpahkan kasusnya tanggal 21 (Mei) kemarin,” katanya.

Selanjutnya, selama 14 hari ke depan kasus ini akan ditangani pihak penyidik kepolisian di Gakkumdu.

Hasil klarifikasi juga, katanya, komisioner dinilai lalai atas hilangnya C1 Plano. Mereka bisa terjerat Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tepatnya di pasal 505. Bunyinya adalah:

“Anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, bisa dipidana dengan pidana kurungan 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”.

“Karena hilangnya di PPK, maka PPK yang bertanggung jawab. Itu kelalaian mereka karena di PKPU jelas bahwasannya PPK berkewajiban menyimpan kotak suara di tempat yg aman. Harusnya keamanan mereka jamin,” kata dia.

Sejauh ini, kata dia, unsur yang terpenuhi baru unsur kelalaian. Namun, bila terbukti adanya unsur kesengajaan, bisa dikenakan pasal 532.

Di mana berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suata atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta”.

“Kita belum tahu siapa tersangka, nanti kalau memang unsur-unsur di tingkat penyelidikan (terpenuhi maka tersangkanya) bisa bertambah atau berkurang. Dari penyidikanlah (yang akan mengungkap) siapa tersangkanya, baru nanti ke tingkat penuntutan,” jelasnya. (met)