Peristiwa

Demi Keamanan, Eksekusi Pengosongan Rumah di Kijang Ditunda

Suasana eksekusi pengosongan rumah di Jalan Sungai Datok RT 001 RW 006 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur pada Kamis (27/6) siang yang ditunda sempat memanas. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos.

PRO BINTAN – Demi alasan keamanan, Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang menunda eksekusi pengosongan rumah Juraemi di Jalan Sungai Datok RT 001 RW 006 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur pada Kamis (27/6) siang.

Penundaan sempat membuat suasana memanas. Pasalnya pihak pemohon eksekusi Mawardi merasa kecewa karena eksekusi pengosongan rumah ditunda.

Nita Anas, 45, keluarga pihak pemohon mengatakan, Kamis (27/6) ini seharusnya dilakukan eksekusi pengosongan rumah sesuai perintah Kepala PN Tanjungpinang.

Namun ternyata juru sita membacakan penundaan eksekusi pengosongan rumah.

“Kami diminta menandatangani tanpa diberitahukan materi yang ditandatangani,” kata dia.

Padahal, segala yang berkaitan dengan eksekusi pengosongan rumah sudah dikoordinasikan.

“Aparat semua sudah setuju eksekusi dilaksanakan, semua alat eksekusi juga sudah siap,” kata dia.

Dia mengungkapkan, sangat-sangat kecewa dengan pengadilan khususnya bagian kepaniteraan perdata.

“Saya akan menanyakan ini ke pengadilan,” kata dia meninggalkan lokasi.

Sementara dari pihak termohon, Juraemi yang diwakilkan kuasa hukumnya, Muhammad Firdaus mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat keberatan atas eksekusi ini. Alasannya, lahan tersebut masih sengketa.

“Kita sudah layangkan surat keberatan berkenaan dengan objek perkara yang sama dan barang bukti yang digunakan, dimana dua surat berbeda dengan sumber yang sama,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa sumber surat ialah PT. Antam, dimana PT. Antam pernah memberikan lahan seluas 25×25 meter persegi. Namun oleh alhamrhum Fasek, orangtua dari Mawardi menjadi 50×50 meter persegi.

“Berarti menambah luas. (Harusnya) di warung sana, kalau lahan ini tidak masuk,” katanya.

Kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Polsek, karena almarhum Fasek menggunakan surat palsu.

“Harusnya pihak PN mempertimbangkan melakukan eksekusi karena ada perkara pidana yang harus diselesaikan dahulu,” kata dia.

“Pidananya masih di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Selagi belum ada putusan yang ingkrah, seharusnya ditunda dulu eksekusinya,” kata dia menambahkan.

Sementara itu, Panitra Muda PN Tanjungpinang, Heri Harsanto mengatakan, seharusnya dilakukan eksekusi pengosongan rumah, namun setelah berkoordinasi dengan pihak keamanan, maka proses eksekusi pengosongan rumah untuk sementara waktu ditunda sampai waktu yang ditentukan.

Dijelaskannya, alasan penundaan karena rekomendasi dari pihak keamanan. Alasannya demi keamanan dalam proses pengosongan rumah.

Untuk selanjutnya, Heri mengatakan,  pihaknya masih menunggu arahan pimpinan.

“Belum tahu kapan kita lakukan eksekusi pengosongan rumah ini,” tutupnya. (met)