Metro Bintan

Pengusaha Bintan Curhat Soal Mafia Tanah ke Moeldoko

Laurence M Takke saat mengeluhkan persoalan tanah yang terjadi di Bintan ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Selasa (2/7). F.Takke Group untuk Batam Pos.

PRO BINTAN – Salah seorang pengusaha asal Bintan, Laurence M Takke menumpahkan keluh kesahnya soal persoalan tanah yang terjadi di Bintan.

Keluh kesah ini ditumpahkan ke Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Jakarta, Selasa (2/7).

Menurutnya, mafia tanah menjadi momok yang menakutkan bagi dunia investasi.

“Saya alami sendiri di Pulau Bintan,” kata pemilik Takke Group, perusahaan properti yang malang melintang di Ibu Kota Jakarta.

Dia menuturkan bahwa dirinya memiliki tanah yang sudah sertifikat hak milik diterbitkan tahun 1993 – 1999.

Namun, tiba – tiba diakui orang lain sebagai miliknya berdasarkan surat tanah yang diterbitkan oleh oknum camat dan oknum di Kantor Pertanahan tahun 2004 dan tahun 2013.

Terkait persoalan mafia tanah di daerah, khususnya di Pulau Bintan, dia bahkan mengibaratkan,sudah berada pada stadium yang kronis.

“Bayangkan, dalam satu bidang tanah terdapat tiga atau empat surat tanah, baik berupa alas hak atau surat keterangan riwayat kepemilikan tanah maupun sertifikat,” kata dia.

Bahkan dia menduga mafia tanah ini, diduga memiliki jaringan antara pihak swasta dengan oknum di kantor pertanahan hingga aparatur pemerintah daerah mulai dari perangkat RT/RW, desa sampai ke tingkat kecamatan. .Di sisi lain, dia juga menyampaikan bahwa sudah komitmennya sebagai putra daerah untuk membangun Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

“Ini adalah panggilan moral sebagai anak daerah untuk ikut berkontribusi membangun negeri, sehingga roda perekonomian bisa bergerak dan lapangan kerja untuk anak – anak tempatan terbuka luas,” katanya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyambut baik dan mendukung rencana Takke Group mengembangkan jaringan bisnisnya di bidang pariwisata dan pelabuhan transhipment di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

“Kita dukung. Apalagi investasi yang akan dikembangkan dapat menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja di daerah,” tegas Moeldoko.

Menanggapi persoalan mafia tanah yang dilaporkan menjadi hambatan Takke Group dalam pengembangan investasi di Pulau Bintan, Moeldoko meminta agar aparat penegak hukum menanganinya secara serius.

“Tanah adalah elemen terpenting dalam investasi. Jika tidak diamankan, bagaimana investasi dan ekonomi bisa tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menanganinya secara serius,” katanya. (met)