Peristiwa

Satgas Diminta Bongkar Karut Marut Persoalan Tanah di Bintan

Kuasa Hukum PT. LAA, Purwanto Putro, SH, MH. F.Dokumen Purwanto Putro untuk Batam Pos.

PRO BINTAN – Karut marutnya persoalan lahan di Kabupaten Bintan diduga melibatkan permainan mafia tanah.

Hal ini diungkapkan PT. Libra Agrotaman Asri (LAA), melalui kuasa hukumnya Purwanto Putro, Sabtu (6/7) kemarin.

Dia mengungkapkan pihaknya menemukan adanya penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Sertifikat Hak Milik (SGM) ganda di atas bidang tanah milik kliennya di Galang Batang, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang.

“Ada 34 SKT dan 5 SHM ganda yang terbit di atas bidang tanah milik klien saya,” katanya.

Oleh karena itu, dia meminta Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah untuk segera membongkar masalah pertanahan di Bintan yang terindikasi penerbitannya melibatkan mafia tanah.

“Saya minta Satgas segera menangkap pelaku penerbitan ratusan SKT dan SHM di Kabupaten Bintan,” kata dia.

Lelaki yang pernah menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang ini, menuturkan bahwa penerbitan 34 SKT dan 5 SHM di atas bidang tanah milik kliennya tersebut menjadi bukti kuat permufakatan jahat mafia tanah yang diduga melibatkan oknum kantor petanahan, ketua RT/RW, kepala desa dan camat.

“Bukti sudah ada. Tinggal ditangkap saja. Kalau Satgas berani, pasti terbongkar sampai aktor intelektualnya,” tegasnya.

Namun, Purwanto enggan menyebut nama – nama yang terlibat dalam permainan mafia tanah di Desa Gunung Kijang, Kabupaten Bintan itu.

Kendati demikian ia menyebutkan bahwa SKT milik kliennya itu diterbitkan oleh oknum pejabat yang kala itu bertugas di kantor pemerintahan Gunung Kijang sekitar tahun 2004.

“Kalau sertifikatnya, terbit pada tanggal 24 Desember 2013 dengan nomor SHM 00977 – 00981. Sedangkan SHM milik klien saya terbit pada tahun 1993 – 1999. Sudah jelas kan?” ujarnya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Takke Group, Laurence M. Takke juga mengaku terganggu atas ulah mafia tanah yang menghambat rencana pengembangan investasinya di bidang pariwisata di Galang Batang, Desa Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.

Dia bahkan sempat menemui Kepala Staf Kepresidenan Jendral TNI (Purn) Moeldoko di Jakarta.

Dia mengatakan, bahwa dirinya memiliki lahan seluas lebih kurang 400 hektare.

Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan SHM yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Bintan) pada tahun 1993 – 1999.

Anehnya, tiba – tiba muncul warga yang mengklaim lahan dirinya sebagai miliknya dengan SKT dan SHM yang terbit pada tahun sekitar tahun 2004 dan 2013.

Terkait persoalan ini, dia mengibaratkan persoalan lahan di Bintan sudah kronis.

“Bayangkan satu bidang tanah bisa dua sampai 4 surat tanah, baik ada berupa surat alas hak, surat keterangan riwayat kepemilikan bahkan ada yang sertifikat,” katanya. (met)