Kabar Pemkab

Krisis Lahan Pemakaman di Bintan

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menerima tokoh masyarakat dan pemuka agama Tanjunguban Bintan di kantor DPRD Kepri, Kamis (11/7). F.Humas DPRD Kepri untuk Batam Pos

PRO BINTAN – Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama Tanjunguban Bintan menemui Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak di kantor DPRD Kepri, Kamis (11/7).

Mereka mengadu terkait krisis lahan pemakaman di Kecamatan Tanjunguban, Kabupaten Bintan. Saat ini, lahan makam yang ada sudah penuh terisi. Keluarga yang berduka, harus kerepotan mencari lahan makam.

“Lahan (pemakaman, red) sudah habis. Bahkan, kemarin, ada yang mau dimakamkan, harus minta ijin dimakamkan dalam satu liang lahat, kata Indra Setiawan.

Diakui Indra, proposal pengajuan lahan makam baru sudah diusulkan Pemkab Bintan. Namun hingga saat ini masih terkendala tempat dan lahan hutan lindung di sekitar Tanjunguban.

Setidaknya dibutuhkan sekitar 3 hektare lahan makam baru untuk kebutuhan 35 tahun ke depan.

“Kemarin sudah diajukan, tapi sampai sekarang masih belum ada,” kata Indra lagi.

Tak hanya soal makam, mereka mempertanyakan ditutupnya jurusan Pariwisata di SMK 1. Padahal, kelas, guru pengajar sudah ada di sana.

“Seharusnya jurusan pariwisata ini dikembangkan.

Tidak ditutup,” kata Achmad Umar, Ketua Komite Sekolah Bintan, lanjut Umar, merupakan kawasan pariwisata.

Sehingga ke depan dibutuhkan tenaga professional yang paham tentang pariwisata. Lewat pendidikan kejuruan, nantinya tercipta tenaga-tenaga profesional.

Pelayanan RSUD Tanjunguban juga dikeluhkan warga. Menurut Indra, tenaga medis, perawat dan obat-obatan sangat minim di RSUD milik Pemprov Kepri ini.

Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi lambat. “Kami ingin DPRD meninjau lagi pelayanan di sana. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai masalah ini, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berjanji menuntaskan masalah ini segera. Untuk lahan makam, Jumaga akan meneruskan ke Pemprov Kepri untuk membebaskan lahan makam baru.

“Segera saya tindaklanjuti dengan Pemprov. Karena ke tiga hal ini sangat penting,” janji Jumaga.

Terkait sekolah jurusan pariwisata yang ditutup, Jumaga akan segera menanyakan langsung ke Dinas Pendidikan Kepri sebagai daerah tujuan pariwisata terbanyak ketiga se-Indonesia tentunya membutuhkan ahli-ahli yang memahami masalah pariwisata. Untuk mencetak tenaga ahli tersebut, dibutuhkan banyak lembaga pendidikan, bukan malah menutup.

“Kalau perlu ditambah fakultas pariwisata. Bahkan di Jogjakarta sudah ada S-3 jurusan pariwisata,” kata Jumaga.

Sedangkan untuk pelayanan rumah sakit Tanjunguban, dewan akan memanggil jajaran manajemen untuk mengetahui masalah yang ada.

“Jadi kami tahu apa masalahnya, yang membuat pelayanan tidak maksimal,” pungkasnya.(cca)