Kabar Pemkab

Pemkab Bintan Gandeng BPKP Kepri

Wujudkan Tata Kelola Keuangan Berbasis Elektronik

Bupati Bintan, Apri Sujadi menandatangani PKS antara Perwakilan BPKP Kepri dengan Pemkab Bintan di Kantor Bupati Bintan, Selasa (9/7). F.Dinas Kominfo Bintan untuk Batam Pos

PRO BINTAN – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Indra Khaira Jaya melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perwakilan BPKP Provinsi Kepri dengan Pemkab Bintan.

Turut melakukan penandatanganan dalam acara tersebut Bupati Bintan Apri Sujadi, Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, Sekretaris Daerah Kabupaten Adi Prihantara, DPRD dan OPD kabupaten Bintan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah awal dalam rangkaian kerja sama implementasi SIMDA Integrated antara BPKP dan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Indra Khaira Jaya menyampaikan bahwa BPKP hadir untuk mengatasi permasalahan perencanaan pembangunan melalui sebuah tools yang disebut SIMDA Integrated.

Aplikasi ini dibangun untuk dapat mengintegrasikan antara proses perencanaan dengan proses penganggaran atau database terintegrasi yaitu data perencanaan dapat digunakan untuk Sistem Keuangan, Anggaran, Monev dan SAKIP.

“Tentunya BPKP selalu siap membantu bagaimana mewujudkan dan mengoptimalkan keuangan daerah terkait penggunaan anggaran untuk kesejahteraan rakyat melalui perbaikan tata kelola keuangan daerah sebagaimana amanah Presiden dalam Perpres 192 Tahun 2014,” ujarnya saat Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah kabupaten Bintan di Kantor Bupati Bintan, Selasa (9/7) lalu.

Bupati Bintan Apri Sujadi menyampaikan tujuan kesepakatan bersama ini untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen untuk selalu terus melakukan pembaharuan dan pemutakhiran pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dimiliki dari aspek tata kelola, layanan, kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, dalam rangka menjawab tuntutan masyakat untuk memberikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan masyarakat yang lebih optimal.

“Pengelolaan keuangan melalui pendampingan tata kelola keuangan sangat dibutuhkan untuk pemerintahan yang clean and good governance,” tutupnya. (met)