Metro Bintan

DKPP Bintan Awasi Kesehatan Hewan Kurban

Kasi Kesehatan Hewan, drh Iwan Berri Prima saat memantau hewan kurban di salah satu kandang di Bintan, Kamis (25/7). F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

PRO BINTAN – Jelang Idul Adha, Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bintan terus meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban di seluruh wilayah Kabupaten Bintan.

Terutama di 8 kecamatan, yakni Kecamatan Bintan Pesisir, Bintan Timur, Bintan Utara, Toapaya, Gunung Kijang, Seri Kuala Lobam, Teluk Bintan, dan Kecamatan Teluk Sebong.

Kadis DKPP Bintan, Khairul melalui Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Hewan, drh Iwan Berri Prima mengatakan pengawasan kesehatan hewan kurban dilakukan dengan cara  melakukan pemeriksaan gejala klinis setiap individu hewan sebagai stok hewan kurban.

Jika ditemukan kasus sakit, lanjutnya diobati dan jika prognosanya fausta seperti kasus kecacingan yang tidak parah, hewan kurban masih bisa sembuh dan bisa dijadikan stok hewan kurban.

Akan tetapi jika prognosanya dubius hingga infausta, seperti harus dilakukan pengobatan menggunakan obat antibiotik, maka hewan ini tidak disarankan untuk dijadikan sebagai hewan kurban.

Terlebih, masih katanya hewan yang sedang diobati dengan antibiotik, tidak diperbolehkan dikonsumsi masyarakat. efeknya cukup berbahaya bagi kesehatan manusia. seperti kejadian resisten antibiotik.

Oleh sebab itu, ia menyarankan hewan yang akan kurban ialah hewan kurban yang telah diperiksa oleh dokter hewan.

Dijelaskannya juga, tanda tanda hewan kurban yang sehat, yakni diantaranya mata cerah dan tidak belekan, bulu bersih tidak kusam, cermin hidung basah dan bersih, tidak kurus, kotoran normal atau tidak diare, nafsu makan baik dan gerakan lincah.

Sedangkan kriteria hewan kurban dikatakan tidak cacat adalah testis utuh dan ada sepasang, daun telinga utuh, tanduk tidak patah, tidak buta dan kaki tidak pincang.

Kemudian hewan kurban harus cukup umur yakni bila sapi dan kerbau minimal 2 tahun, domba atau kambing minimal 1 tahun.

Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat berdasarkan UU No.18 tahun 2009 sebagaimana diubah menjadi UU No 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan permentan nomor 14 tahun 2014 hewan betina produktif sebaiknya tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban.

Di tempat lain, di luar Kabupaten Bintan pernah ditemukan hewan kurban yang sedang bunting tetapi dijadikan hewan kurban.

Sekretaris Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) cabang Kepri ini mengimbau agar pedagang hewan kurban untuk senantiasa menjaga kesehatan lingkungan.

“Jangan gara-gara jualan hewan kurban, justru menimbulkan masalah bagi kesehatan masyarakat. Juga sebaiknya pedagang hewan kurban menyediakan kandang permanen untuk hewannya,” kata dia. (met)