Metro Bintan

Puluhan Ribu Hektare Lahan di Bintan Ditelantarkan

Ketua Komisi I DPRD Bintan, Daeng M Yater. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos.

PRO BINTAN – Komisi I DPRD Kabupaten Bintan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi lahan di Kabupaten Bintan pada Sabtu (27/7) siang.

Dari sidak itu, dewan menemukan puluhan ribu hektare lahan di Kabupaten Bintan telah ditelantarkan pemiliknya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bintan, Daeng M Yater menyebutkan, puluhan ribu hekater lahan di Bintan ditelantarkan pemiliknya.

Oleh karena itu, Komisi I DPRR Kabupaten Bintan berencana memanggil pejabat Kantor Pertanahan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan. Tujuannya untuk mendapatkan data pemilik lahan yang diterlantarkan itu.

“Dalam waktu dekat akan kita panggil,” kata Ketua Pansus Amandemen Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan, Minggu (28/7).

Selain pejabat Kantor Pertanahan dan Badan Pendapatan Daerah Bintan, Komisi I DPRD Bintan yang membidangi pertanahan dan perizinan ini, juga akan memanggil para kepala desa dan camat di Bintan.

“Kita ingin mendengar keterangannya soal riwayat kepemilikan lahan. Prosesnya mulai dari pemerintahan desa, kecamatan hingga ke kantor pertanahan. Ini mau kita telusuri. Apakah penerbitan surat tanahnya sudah sesuai aturan,” katanya.

Lalu dimanakah lokasi tanah yang diterlantarkan tersebut? Dia menyebut salah satunya di sebuah pulau di Kecamatan Bintan Pesisir yang diduga diterlantarkan pemiliknya puluhan tahun.

“Saya dengar bukti haknya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan puluhan tahun yang lalu untuk kegiatan perkebunan. Tapi, sampai hari ini tak ada kegiatan. Jika kita mengacu pada aturan, seharusnya sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar dan dikembalikan ke negara,” jelasnya.

Selain itu dia juga mengatakan, puluhan ribu hektare lahan yang ditelatarkan pemiliknya diduga tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga dapat merugikan daerah sekitar miliaran rupiah.

Jika terbukti benar pemilik lahan tidak membayar PBB maka pihaknya akan melaporkan pemilik tanah yang diterlantarkan itu ke penegak hukum.

“Kita lihat saja nanti. Kalau terbukti tak bayar PBB, kita rekomendasikan ke penegak hukum dan lahannya diambil alih oleh negara,” kata dia.

Langkah tegas ini diperlukan sebab persoalan yang mencuat selama ini banyak investor yang berminat investasi di Bintan, tapi lahan sudah dikuasai oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Soal dugaan pemilik tanah yang diterlantarkan itu tak bayar PBB, Yatir mengatakan seharusnya kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah.

Karena di Pasal 28 PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah berbunyi bahwa memberi kewenangan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan. (met)