Metro Bintan

Penyaluran BBM Bersubsidi Lampaui Kuota

Pertamina Tak Segan Tindak SPBU yang Melanggar

Rapat bersama membahas kelangkaan BBM solar bersubsidi yang berlangsung di ruang rapat 2 Kantor Bupati Bintan di Bandar Sri Bentan, Bentan Buyu, Selasa (8/10). F.Dinas Koperasi, UKM, Perindag Bintan untuk Batam Pos.

PRO BINTAN – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di merata stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di Kabupaten Bintan membuat sejumlah instansi terkait membahasnya dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat 2 Kantor Bupati Bintan di Bandar Sri Bentan, Bentan Buyu, Selasa (8/10).

Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten bagian Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Bintan, Supriyono.

Rapat dihadiri pihak Pertamina Batam, pengurus Organda Bintan, pengurus HNSI Bintan, pengelola SPBU, Komisi II DPRD Kabupaten Bintan dan dinas terkait di Pemkab Bintan.

Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Bintan, Asukri mengatakan, kuota solar bersubsidi untuk Kabupaten Bintan sekitar 23.711 Kl. Dari jumlah tersebut, sudah 80 persen tersalurkan.

“Artinya sisa 20 persen membuat Pertamina berpikir keras untuk mengaturnya. Artinya terjadi penurunan (penyaluran) selama bulan Oktober, November dan Desember,” menurut ia.

Oleh karena itu, pihaknya akan menyurati Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memediasi bagaimana menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM solar bersubsidi di Pulau Bintan.

“Kita juga sepakat tidak ada SPBU yang dikhususkan. Semua yang berhak menerima BBM bersubsidi diberikan hak yang sama,” katanya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bintan, Fiven Sumanti menyampaikan, kelangkaan BBM bersubsidi ini disebabkan berbagai faktor, diantaranya karena Tanjungpinang telah menerapkan kartu kendali. Sehingga masyarakat yang mengonsumsi BBM bersubsidi yang tidak menperoleh kartu kendali diduga mencari BBM solar bersubsidi ke Bintan.

“Kita juga akan menerapkan kartu kendali,” kata ia.

Dia juga berharap, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi ditingkatkan sehingga tepat sasaran.

Kadis Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Bintan, Dian Nusa mengatakan, konsumsi BBM solar bersubsidi telah melebihi kuota hampir sekitar 17 persen untuk BBM solar bersubsidi.

“Saya jadi bertanya kok bisa,” kata dia.

Dikatakannya juga bahwa kuota BBM solar bersubsidi untuk Bintan pada tahun 2019 sekitar 23.711 Kl, namun sampai 30 September 2019 sudah terpakai sekitar 21.033 KL.

Dari rapat itu juga disepakati bahwa konsumsi BBM solar bersubsidi diprioritaskan untuk bus sekolah, angkutan kepentingan umum yang bersentuhan dengan masyarakat.

“Bus pariwisata yang tidak terdaftar di Organda, tidak boleh mendapatkan solar subsidi,” katanya menegaskan.

“PMA juga tidak boleh isi solar subsidi,” kata ia menambahkan.

Selain itu, penjagaan di SPBU diminta untuk ditingkatkan dengan sementara melibatkan aparat kepolisian dan TNI serta Satpol PP serta Disperindag.

“Dari pihak SPBU juga meminta dibuatkan edaran dari Bupati untuk ditempel, mana yang prioritas untuk solar subsidi,” katanya.

Sementara Unit Manager Communication & CSR PT Pertamina MOR I Sumbagut, Roby Hervindo mencoba meluruskan bahwa tidak ada kelangkaan BBM solar bersubsidi.

Menurutnya, antrean kendaraan di SPBU selalu dipersepsikan sebagai kelangkaan, padahal antrean kendaraan tidak berarti kelangkaan BBM bersubsidi.

“Di bank dan supermarket pun kita sama-sama antre,” kata ia dihubungi Batam Pos, Selasa (8/10).

Dia menyebut bahwa antrean di SPBU disebabkan karena adanya peningkatan konsumsi.

Dia juga mengatakan, bagaimana dikatakan langka, jika penyaluran biosolar subsidi maupun premium sudah melebihi kuota yg ditetapkan BPH.

Faktanya, menurut dia, penyaluran premium sudah 9 persen melebihi kuota. Sedangkan biosolar sudah disalurkan sesuai kuota.

“Untuk solar di Kepri, realisasi per September hampir 100 ribu KL. Sementara kuotanya sekitar 108 ribu liter,” kata ia.

Bahkan berdasarkan temuan BPH Migas, Kepri merupakan salah satu dari 10 provinsi yang ditemukan penyaluran biosolarnya kurang tepat sasaran.

Hal ini biasanya ditemukan di daerah yang banyak industrinya.

“Semestinya, kendaraan industri pakai biosolar non subsidi,” katanya.

Dia juga mengatakan, perlu sinergi Pertamina dengan Pemda dan aparat.

“Rentang kontrol kami sampai SPBU. Kalo SPBU melanggar, kami tak segan menindak. Tapi kalau konsumen yang bandel, tentunya jadi ranah pemda dan aparat untuk menertibkan,” katanya. (met)

Loading...