Nasional

UMK Batam Termasuk yang Tertinggi di Asia Tenggara

ilustrasi

PRO BINTAN – Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2020 yang diperkirakan mencapai Rp 4.130.279 sesuai formula penghitungan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, akan membuat Batam menjadi salah satu kota dengan UMK tertinggi di Asia Tenggara. Bagi pengusaha kawasan industri, angka tersebut dianggap membuat Batam tidak kompetitif lagi.

“Dengan kenaikan 8,51 persen, maka dapat dipastikan Batam sudah tidak kompetitif lagi untuk regional Asia Tenggara yang notabene adalah negara-negara pesaing Batam, kecuali Singapura,” kata Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng.

Saat ini, perekonomian Singapura yang merupakan mitra utama produk ekspor Batam, tengah mengalami resesi. Sehingga, kenaikan UMK ini jelas akan berpengaruh pada kelancaran dunia usaha di Batam. “Dari segi upah, jelas kita kalah. Makanya yang harus didorong adalah dari sisi peningkatan produktivitas kerja, perbaikan aturan untuk investasi yang lebih bersahabat,” jelasnya.

Selain itu, untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, pemangkasan biaya logistik juga harus dipercepat. “UMK itu sebenarnya adalah safety net untuk pekerja yang baru atau yang belum genap setahun. Lalu setelah setahun ke atas perlu diperhatikan adalah struktur dan skala upah atau dikenal dengan nama SUSU yang berbasis kinerja sehingga tiap tahun kita tidak perlu ribut lagi dengan pembahasan upah sektoral,” paparnya.

Hingga saat ini, UMK terbesar di Asia Tenggara dimiliki Thailand dengan nilai sebesar Rp 4.667.000. Dengan kenaikan UMK Batam menjadi Rp 4.130.279, maka Indonesia secara umum menjadi nomor dua.

Berikutnya, UMK Malaysia sebesar Rp 4.082.000. Lalu, UMK Filipina sebesar Rp 3.441.000. Sedangkan negara yang jadi primadona investasi saat ini, Vietnam memiliki UMK sebesar Rp 2.706.294.

Baru kemudian ada Kamboja dengan UMK sebesar Rp 2.660.000 dan terakhir Myanmar dengan UMK Rp 1.441.860.

DPK Segera Bahas Usulan UMK Batam

Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam akan segera membahas UMK Batam 2020. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti.

Ia menjelaskan, berdasarkan peraturan, penghitungan UMK masih dihitung berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang mengacu pada angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun sebelumnya. Sesuai dengan surat dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), angka inflasi nasional ditetapkan sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen.

“Kalau tidak salah besar upah tahun depan berkisar di angka Rp 4,1 juta per bulan. Naik sekitar Rp 300 ribu lebih dari UMK tahun ini,” jelasnya.

Pembahasan UMK akan dilakukan bersama anggota DPK Batam. Pengumuman angka UMK dilakukan serentak 1 November mendatang dan paling lambat ditetapkan 21 November mendatang.

“Senin nanti kami ada rapat. Nanti akan dibahas bersama formula ini. Kalau ada masukan dari pengusaha dan pekerja, nanti ditampung semua. Tapi keputusan tetap mengacu pada aturan yang berlaku saat ini,” terang Rudi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid mengatakan, penetapan UMK tidak begitu sulit karena sudah ada formulanya berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. “Kalau kami tetap mengacu pada aturan. Kalau tak salah besarnya Rp 4,1 juta lebih,” kata dia.

Dengan kondisi saat ini, sebenarnya kenaikan UMK dinilai cukup berat. Hal ini ditambah lagi dengan gelombang resesi yang tengah mengancam. Hal itu pasti akan mempengaruhi perkembangan industri baik impor maupun ekpor ke depannya.

“Tapi karena sudah aturan, kami tetap menjalankan. Mudah-mudahan investor yang ada saat ini tetap membuka perusahaannya di Batam dan perizinan untuk yang akan masuk dipermudah. Karena kalau mudah tentu bisa menjadi nilai tambah bagi investor menanamkan investasi di kota ini,” katanya. (leo)