Nasional

Banyak PR Menanti Pasangan Jokowi-Ma’ruf

Pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. (jp)

PRO BINTAN – Indonesia akan memiliki pemerintahan baru hari ini. Menyusul dilantiknya Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2025 usai memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 pada April lalu.

Bagi Jokowi, ini akan menjadi kesempatan kedua setelah menjalani lima tahun kepemimpinan bersama Jusuf Kalla. Bersama wakilnya yang baru, sejumlah pekerjaan rumah sudah menunggu untuk dituntaskan melalui janji-janji kampanyenya.

Di bidang hukum, Jokowi punya setumpuk persoalan. Menurut Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad, periode kedua Jokowi yang akan dijalani bersama Ma’ruf harus bisa dimaksimalkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sehingga tidak menyisakan tugas dan jadi beban ketika mereka sampai garis finis 2024 mendatang.

Dalam catatan Suparji, penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan harus mampu diselesaikan. Jangan sampai itu jadi beban bagi Jokowi dan Ma’ruf. Menuntaskan kasus Novel, merupakan salah satu cara menunjukan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Masih segar dalam ingatan masyarakat bagaimana UU KPK merontokkan kekuatan lembaga superbodi itu. “Secara kelembagaan, di akhir pemerintah ini kan KPK berada di senja kala,” ungkap. Untuk itu, perlu ada upaya signifikan yang bisa menunjukkan pemerintah punya komitmen menguatkan KPK.

Suparji memandang, pembentukan UU serupa revisi UU KPK tidak boleh terulang lagi. Di mana aspirasi masyarakat yang disuarakan dengan begitu keras seolah tidak didengar. Pemerintah bersama DPR tetap mengesahkan revisi UU tersebut meski ditolak keras oleh masyarakat. ”Itu sebuah potret yang tidak boleh terjadi di hari yang akan datang,” imbuhnya.

KPK sebagai salah satu tonggak pemberantasan korupsi di tanah air harus bersama-sama dijaga. Karena itu, dari banyak catatan problem bidang hukum di periode pertama Jokowi, Suparji menggarisbawahi masalah yang berkaitan dengan KPK. Selain itu, berbagai perbaikan untuk mendorong terciptanya peradilan yang bersih juga masuk dalam catatannya.

Menurut Suparji, peradilan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Juga bakal mendorong terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM). “Perbaikan kinerja lembaga penegak hukum wajib digenjot oleh Jokowi dan Ma’ruf,” kata dia. ”Kepolisian, kejaksaan, maupun KPK harus mampu mengerjakan tugas-tugas dengan lebih baik,” tambahnya.

Secara khusus, Imparsial menekankan bahwa HAM masih menjadi janji Jokowi yang belum dipenuhi. Walau sempat menyatakan, siap menyelesaikan berbagai persoalan menyangkut HAM, mereka menilai mantan gubernur DKI itu tidak mampu membuktikan janji tersebut di periode pertama kepemimpinannya sebagai presiden.

Direktur Imparsial Al Araf meminta pekerjaan rumah tersebut harus bisa diselesaikan oleh Jokowi di periode nanti. ”Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut dengan cara yang berkeadilan,” terangnya. Agenda HAM, lanjut dia, merupakan salah satu agenda reformasi yang penting untuk terus diingat oleh setiap pemimpin di tanah air.

Al Araf pun menyampaikan, penegakan HAM adalah bentuk tanggung jawab negara. “Negara tidak boleh lari dan menutup mata dari persoalan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya,” kata dia. Berdasar catatannya, kasus pelanggaran HAM yang menunggu untuk diselesaikan masih menumpuk.

Mulai kasus penghilangan aktivis medio 1996 sampai 1998, Tragedi Semanggi I dan Semanggi II, kasus pembunuhan massal dan penghilangan orang 1965 sampai 1966, pembunuhan dan penembakan di Tanjung Priok 1984, kejahatan kemanusiaan Aceh sejak 1976-2004, dan penembakan misterius dalam rentang waktu 1982-1985.

Selain itu, kasus Talangsari 1989, Tragedi Wasior dan Wamena 2000 lalu, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada tahun 2004, serta kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Dengan tegas, Al Araf meminta supaya Jokowi tidak mengulang kesalahan memilih menteri dan pembantu presiden yang diduga terlibat atau bertanggung jawab atas kasus HAM.

Semua itu, masuk dalam catatan yang diberikan Imparsial untuk Jokowi dan Ma’ruf. Mereka juga meminta supaya presiden dan wapres baru menjadikan HAM sebagai prioritas, rujukan, dan landasan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. ”Presiden Jokowi perlu mengangkat jaksa agung yang memiliki kemauan dan keberanian untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat,” tegas Al Araf.

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko mengakui masih ada banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskan pemerintah Jokowi. Bahkan, beberapa target yang dicanangkan dalam periode pemerintahan belum bisa dicapai. Terkait hal itu, moeldoko beralasan dalam mencapai target, kunci tidak sepenuhnya ditangan pemerintahan, namun juga faktor eksternal.

Soal melesetnya target pertumbuhan ekonomi yang justru stagnan diangka 5 persen misalnya, ada banyak faktor eksternal yang mempengaruhi. Seperti menurunnya nilai jual komoditas andalan, penurunan ekonomi dunia, hingga perang dagang. “Jadi lingkungan sangat mempengaruhi,” ujarnya. Meskipun, harus diakui juga adanya faktor internal yang menghambat. Misalnya dalam konteks ekonomi adanya aturan-aturan yang menghambat investasi dan ekspor.

Hal yang sama juga misalnya terjadi dalam sektor hukum. Misalnya soal janji penuntasan kejahatan HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Di mana hambatan teknis terjadi di dalamnya seperti kesulitan mencari saksi dan alat bukti lainnya. Di sisi lain, opsi yang coba diambil pemerintah dengan penyelesaian non yudisial juga tidak dapat diterima semua kalangan.

Untuk itu, Moeldoko memastikan semua kekurangan ataupun pekerjaan rumah yang belum tuntas terus dievaluasi. Dan dalam kepemimpinan periode kedua akan dilakukan upaya lanjutannya. “Kalau cara lama mungkin nggak pas, cari cara baru. Kan gaya Pak Jokowi seperti,” kata dia.

Moeldoko menambahkan, angka kepuasan terhadap pemerintah secara umum yang ada di kisaran 50-60 persen akan coba ditingkatkan. “Pengamalan lima tahun ini memberikan referensi. Ke depannya saya yakin cara-cara mengelola akan lebih efisien dan efektif,” pungkasnya.

PR Ekonomi dan Pendidikan

Sementara itu, dari sisi ekonomi, beberapa hal menjadi catatan. Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menyebut, salah satu keberhasilan besar era Jokowi-JK adalah pembangunan infrastruktur yang masif.

Menurut dia, pemerataan infrastruktur di seluruh penjuru tanah air harus diapresiasi. Dengan begitu, kehadiran infrastruktur tidak lagi berpusat di Pulau Jawa saja, melainkan keluar Jawa. “Sekarang kita kan merasakan orang pulang ke Sumatera sudah bisa lewat tol. Nanti ada juga tol di Kalimantan ini luar biasa,” kata dia.

Namun, sayangnya, keberhasilan itu tidak diimbangi oleh desain strategis daripada pembangunan itu sendiri. Sehingga, hasilnya menjadi kurang maksimal. Piter berharap, ke depan, pembangunan infrastruktur tidak bertumpu pada satu sektor saja melainkan perlu dikembangkan agar bisa lebih komprehensif. “Tujuan kita mau kemana, mana saja yang kita mau kembangkan?” imbuh dia.

Selain infrastruktur, sektor industri juga layak disoroti. Menurut dia, pertumbuhan industri hanya mampu bergerak di kisaran 5 persen. Padahal, negara-negara lain sudah berada di atas 20 persen. “Di zaman Pak Jokowi juga industri turun, tapi tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi karena proses penurunan itu sudah berlangsung sekitar 11 tahun lalu kontribusi dari industri turun, sayangnya pada periode Jokowi tidak ada upaya menghambat laju penurunan itu pertumbuhan industri,” jelasnya.

Namun, Piter mengaku belum menemukan terkait catatan hitam atau kegagalan yang dialami pada pemerintahan Jokowi-JK. Hanya saja ada beberapa yang memang dianggap belum bisa dioptimalkan oleh pemerintahannya.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini menuturkan hal senada. Menurut  Didik, pemerintahan kabinet jilid II perlu lebih dalam lagi mengoptimalkan pembangunan di sektor industri. “Kami berharap Pak Presiden yang jago blusukan, kami memberi saran untuk blusukan ke sektor industri,” jelasnya.

Didik menuturkan, pada masa orde baru pertumbuhan industri dapat mencapai 9 persen -10 persen. Sedangkan saat ini hanya tumbuh sekitar 3 persen. “Hal krusial bagi kita adalah daya saing industri,” tuturnya.

Pada bidang pendidikan, guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro berharap pemerintah mampu memberdayakan lembaga pendidikan berbagai tingkatan di daerah. Baik itu sekolah, perguruan tinggi, bahkan institusi pendidikan pemerintah daerah. Berikan mereka kewenangan untuk mengelola pendidikan di daerah masing-masing. Sebab, kebutuhan pendidikan setiap daerah tidak sama.

“Posisi pemerintah sebagai fasilitator. Harus pro-aktif bertanya ke daerah kebutuhannya apa? Mungkin gurunya kurang, kualitas guru masih perlu ditingkatkan, ada juga fasilitasnya kurang memadai. Mungkin juga  yang dibutuhkan bukan dana, tapi regulasi yang harus dilonggarkan,” bebernya. Jadi, tidak seluruh sekolah maupun perguruan tinggi dikenai penanganan yang sama.

Pendidikan vokasi juga menjadi perhatian. Belakangan, pemerintah memperbanyak sekolah-sekolahnya, jumlah siswa/mahasiswa yang belajar vokasi, guru, hingga memperbaiki fasilitas peralatan dan laboratorium, serta bengkel workshop. Hanya yang belum terselesaikan adalah persoalan tingkat pengangguran yang sangat tinggi dari para lulusan pendidikan vokasi tersebut. Baik SMK maupun perguruan tinggi vokasi. Dengan pertambahan siswa, pertambahan guru, peningkatan peralatan semua ternyata belum bisa memecahkan persoalan tingginya pengangguran.

Mantan Dirjen Pendidikan Tinggi 1999-2007 itu menilai, penyebabnya lantaran pendidikan diselenggarakan itu tidak berdasarkan kepada kebutuhan (pasar kerja). “Belum dipetakan kebutuhannya apa sudah langsung membuat program memperbanyak siswa, guru, alat, dan sebagainya,” ujar Satryo. Sehingga hasil lulusannya itu tidak dibutuhkan oleh sektor riil. Tidak bisa dipakai. “Karena menurut pelaku industri bukan itu yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Satryo tidak mempermasalahkan menteri yang mengemban tugas di bidang pendidikan dasar menegah dan pendidikan tinggi dari kalangan akademisi maupun politisi. ”Yang jelas, harus mau mendengarkan, melihat langsung di lapangan, paham betul keberagaman pendidikan Indonesia,” katanya. Bukan, bertindak sebagai penguasa tapi sebagai fasilitator lembaga pendidikan daerah.

Susunan Kabinet belum Klir

Sementara itu, penyusunan kabinet diprediksi belum akan rampung dalam waktu dekat. Direktur Eksekutif Indo Barometer M.Qodari tidak yakin susunan kabinet Jokowi-Ma’ruf segera akan dimumkan setelah pelantikan hari ini. Meskipun Jokowi dalam akun Instagramnya menyampaikan pesan susunan kabinet sudah rampung.

“Ada tiga pesan tersirat dalam status di instagram presiden itu. Yaitu, sabar, sabar dan sabar,” kata M.Qodari.

Disampaikan, penyusunan kabinet masih belum klir. Itu seiring dengan kemungkinan diakomodirnya partai-partai di luar koalisi Indonesia kerja (KIK) dalam kabinet. Yaitu Gerindra, Demokrat dan PAN. Menurutnya, ketiga partai tersebut, khususnya Gerindra, ada kemungkinan akan diberi tempat dalam susunan di kabinet periode lima tahun mendatang.

“Karena Pak Jokowi memang berkepentingan membangun koalisi besar. Negara sebesar Indonesia harus dikerjakan bersama-sama,” paparnya.

Itulah salah satu yang menyebabkan komposisi kabinet masih akan alot. Setelah pelantikan Senin dan Selasa (21-22/10), Presiden Jokowi akan memastikan lagi komposisi kabinetnya. Bahkan pada menit-menit terakhir komposisi masih mungkin berubah jelang pengumuman komposisi kabinet. “Jangankan nama menteri, calon wakil presiden pun bisa berubah di menit terakhir,” ujarnya.

Meski begitu, Qodari memprediksi publik akan segera mengetahui susunan kabinet periode 2019-2024. “Prediksi saya dengan berbagai pertimbangan, maksimal Rabu depan (23 Oktober, Red) presiden baru bisa mengumumkan kabinetnya,” ucap M.Qodari.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menambahkan gemuknya koalisi yang dibangun Presiden Jokowi bisa bermakna ganda. Di satu sisi menguntungkan presiden dan wapres dalam mengeksekusi kabijakan-kebaijkan. Parlemen pun akan memberi jalan tol bagi sejumlah kebijakan pemerintah.

Namun sisi lain, tantangan muncul dalam menjaga keguyuban koalisi. Menurut Hendri, koalisi akan menemui tantangan berat justru mulai tahun ketiga berjalannya kabinet. Saat itu, kata dia, setiap parpol memiliki agenda sendiri-sendiri untuk menghadapi pemilu 2024. “Saya kira tantangan di situ nanti,” katanya.

Di sisi lain, dia juga menduga ada agenda besar di balik besarnya koalisi yang terbangun. Kecurigaan itu, ujar dia, muncul saat pertemuan ketua umum Gerindra Prabowo Subianto dengan ketua umum Nasdem Surya Paloh. Saat itu, keduanya sepakat untuk melakukan amandemen menyeluruh atas UUD 1945. Hal itu akan membawa konsekuensi besar. Sebab amandemen menyeluruh berarti terkait dengan hal krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk masa jabatan presiden serta tata cara pemilihan presiden.

“Jadi bukan hanya sekedar mengincar kursi kabinet. Tetapi ada agenda besar soal amandemen UUD 1945,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira optimistis Presiden Jokowi segera menetapkan kabinet setelah pelantikan. Disampaikan, Jokowi jauh lebih leluasa dalam menyusun komposisi kabinet pada jilid II pemerintahannya. Sebab dia telah memiliki pengalaman dalam menyusun kabinet di periode periode pertamanya. “Jadi sabar saja. Pak Presiden tentu punya kalkulasi sendiri. Tapi saya optimitis kabinet segera ditetapkan,” kata Andreas Hugo Pareira.

Terkait komposisi menteri dari parpol, Andreas memastikan PDIP mendapat kursi menteri terbanyak. Nama-nama calon menteri pun sudah disampaikan Megawati ke Jokowi. Itu sesuai permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang disetujui Jokowi dalam Kongres V PDIP di Bali Agustus lalu. Menurut Andreas, sangat wajar PDIP memperoleh kursi menteri terbanyak. “Sebagai kader hubungan Jokowi dengan PDIP sudah berjalan lama. Sejak menjadi wali kota Solo sampai presiden selalu diusung PDIP,” tegas politisi asal Flores, NTT,  itu. (syn/far/dee/han/mar)

EVALUASI KINERJA DAN MASA DEPAN KEPEMIMPINAN JOKOWI

Hasil Survei Alvara Research Center

Lima Aspek Kepuasaan Kinerja Tertinggi

  • Telekomunikasi dan internet:– 87,9 persen
  • Transportasi publik: – 86,5 persen
  • Pendidikan: – 85,3 persen
  • Infrastruktur: – 84,7 persen
  • Kesehatan: – 82,7 persen

Baca juga: Pelantikan Presiden-Wakil Presiden dalam Angka

Lima Aspek Kepuasaan Kinerja Terendah

  • Ekonomi: – 68,8 persen
  • Kesejahteraan tenaga kerja: – 65,5 persen
  • Lapangan kerja: – 58,9 persen
  • Pengentasan kemiskinan: – 58,4 persen
  • Harga kebutuhan pokok: – 58,1 persen

 

Tingkat Optimisme Publik Terhadap Kepemimpinan Jokowi Periode Kedua

  • Aspek ekonomi: – 71,0 persen
  • Aspek politik: – 73,8 persen
  • Aspek penegakan hukum: – 75,4 persen
  • Aspek pemberantasan korupsi: – 79,3 persen
  • Aspek demokrasi: – 82,0 persen

Baca juga: PKS Ucapkan Selamat, Istiqomah Jadi Oposisi

 

Hasil Survei Paramater Politik Indonesia

Evaluasi Kinerja

  • Buruk: – 23,3 persen
  • Biasa saja: – 33,4 persen
  • Baik: – 41,0 persen
  • Tidak jawab: – 2,3 persen

 

Keberhasilan Jokowi

  • Pembangunan infrastruktur: – 24,8 persen
  • Bansos, sembako, dana desa, PKH: – 10,9 persen
  • Program kesehatan: – 6,6 persen
  • Pendidikan: – 5,8 persen
  • Ekonomi dan kemiskinan berkurang: – 1,3 persen

 

Kekurangan Jokowi

  • Harga mahal, kemiskinan, dan pengangguran: – 26,5 persen
  • Bantuan sosial tidak merata: – 4,3 persen
  • Kurang adil, kriminalisasi, anti kritik: – 3,7 persen
  • Layanan kesehatan: – 3,5 persen
  • Pemberantasan korupsi: – 3,2 persen

 

Optimisme terhadap kepemimpinan Jokowi periode kedua

  • Optimistis: – 67,4 persen
  • Pesimistis: – 25,8 persen
  • Tidak tahu: – 6,8 persen

 

Sumber: Alvara Research Center dan Parameter Politik Indonesia