Peristiwa

Warga Bintan Desak Patok Hutan Lindung di Daerah Pemukiman Dicabut

Sekda Bintan, Adi Prihantara berusaha menjawab berbagai pertanyaan warga yang sempat sedikit emosi berkenaan pemasangan patok hutan lindung di kawasan pemukiman dalam pertemuan yang dilaksanakan di gedung community centre Kecamatan Teluk Sebong di Simpang Lagoi pada Selasa (22/10). F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos.

PRO BINTAN – Warga Bintan mendesak patok hutan lindung (HL) yang baru dipasang dan berada di daerah pemukiman dicabut.

Pasalnya, mereka tidak bisa mengurus pengoperan surat alas hak, bahkan pengajuan pinjaman dengan surat sertifikat ke bank ditolak.

Permintaan ini disampaikan warga saat menghadiri pertemuan dengan pihak pemerintah berkenaan permasalahan patok hutan lindung yang dipasang di daerah pemukiman.

Pertemuan yang sempat memanas itu berlangsung di gedung community centre Kecamatan Teluk Sebong di Simpang Lagoi pada Selasa (22/10).

Seorang panglima Hulubalang Bentan, Imam Alie mengatakan, permintaan warga bagaimana patok yang dipasang dicabut.

“Kami tidak bisa membuat surat alashak, bank juga menolak jaminan sertifikat tanah kami,” kata ia.

Warga lainnya, Suparno mengatakan, kawasan hutan lindung seharusnya di Jago, bukan di pemukiman warga.

“Ini sudah menghambat administrasi kami yang mau mengurus surat tanah,” kata ia seraya menambahkan juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Warga lainnya, Bambang Sunarjo mengatakan, ia merasa dirugikan dengan adanya pemasangan patok hutan lindung ini.

“Kami mohon hak masyarakat diberikan, kalau nanti ada masyarakat yang mencabutnya, jangan masyarakat disalahkan,” kata ia.

Kepala Seksi Badan Pemantauan Kawasan Hutan (BPKH), Budi Setiawan menjelaskan dasar pihaknya melaksanakan pematokan lahan di kawasan hutan sesuai Perpres nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaiaan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan.

Diakuinya sosialisasi di masyarakat sebelum kegiatan pematokan lahan kawasan hutan terbatas. Namun, ia sudah menyampaikan mulai di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Terkait masalah adanya keresahan masyarakat karena pemasangan patok hutan lindung, ia mengatakan, akan menyurati Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.

“Kami punya induk di Jakarta. Kita akan sampaikan masalah ini melalui surat dulu,” kata ia.

Selanjutnya, ia mengatakan, apa hasilnya nanti dari Kementerian akan dilanjutkan dan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten.

Dia pun menegaskan tidak ada sedikitpun ingin merugikan masyarakat. Namun terkait masalah ini, pihaknya tetap akan mencarikan solusinya.

“Jangan biarkan kami melanggar aturan. Kita akan mencarikan solusi seperti apa,” kata ia. Ia juga menjelaskan kenapa baru dipatok saat ini, karena baru sebagian wilayah yang dikabulkan.

Dikatakannya juga bahwa pelaksanaan pematokan ini bertujuan untuk program TORA. “Ujung-ujungnya nanti membantu kerja kawan kita di BPN,” kata ia.

Ia juga menegaskan bahwa sebenarnya penetapan kawasan hutan lindung pada tahun 1986. Dimana saat itu, seluruh Kepri kecuali Batam ialah kawasan hutan. Namun pada tahun 2015, luas kawasan hutan lindung yang tadinya 100 persen berkurang menjadi sekitar 44 persen.

“Jadi bukan kawasan hutan lindung bertambah, malah berkurang,” kata ia.

Sekda Kabupaten Bintan, Adi Prihantara menyampaikan bahwa masalah patok sudah ada BPKH yang akan menyampaikan masalah ini ke pusat.

“Pegawai BPKH yang akan menyampaikan ke menterinya kondisi yang dirasakan masyarakat terkait adanya pemasangan patok hutan lindung,” kata ia.

Yang kedua, masih kata Sekda bahwa rencana memutihkan kawasan hutan, pihaknya akan meminta bantuan pemerintah provinsi.

Ketiga, kata ia, terkait surat menyurat karena terhambat adanya pemasangan patok hutan lindung, ia mengatakan, telah memerintahkan Kabag Agraria dan Pemerintahan bersama Camat untuk berangkat ke Jakarta menemui pejabat Kemendagri.

“Saya minta besok pergi ke Kemendagri menyampaikan masalah ini, jawabannya apa nanti kita sampaikan ke masyarakat karena kita kalau tidak ada dasanya bisa melanggar aturan juga,” kata ia. (met)