Nasional

Komjen Idham Calon Tunggal Kapolri, Kasus Novel Menanti

Komjen Idham Azis. (net)

PRO BINTAN – Pengganti Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri sudah pasti.  Presiden Joko Widodo menunjuk Kabareskrim Komjen Pol Idham Azis menjadi pengganti. Keputusan itu sudah disampaikan Jokowi kepada publik. Dia tidak ingin berlama-lama memilih suksesor Tito.

Setelah melantik Tito sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jokowi langsung menyampaikan bahwa Idham yang dia usulkan sebagai satu-satunya calon Kapolri. Jokowi langsung mengirim surat pengajuan kepada DPR. “Sudah kami ajukan juga ke DPR,” ujarnya.

Namun demikian, Jokowi tidak menjelaskan alasan dipilihnya Idham menggantikan Tito. Ketika ditanya terkait keputusan presiden, Idham mengaku dirinya siap menjalankan amanah sebagai Kapolri.

“Saya mohon doa restu karena mungkin minggu depan akan fit and proper test,” katanya singkat.

Pria yang pernah bertugas sebagai Kapolda Metro Jaya itu menyampaikan bahwa saat ini dirinya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan fit and proper test. Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan, penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden.

Sampai Idham melalui seluruh tahapan untuk dilantik menjadi Kapolri, pemerintah sudah menyiapkan pimpinan sementara. Dedi menjelaskan bahwa keputusan presiden sudah dibuat.

“Tentang penunjukan bapak Wakapolri Komjen Ari Dono sebagai pelaksana tugas harian Kapolri,” terangnya.

Dedi memastikan bahwa tidak ada kekosongan pucuk pimpinan Polri. “Pak Wakapolri sudah melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Kapolri,” ungkap perwira tinggi Polri dengan satu bintang di pundak itu. Tugas itu bakal diemban oleh Ari Dono sampai Idham dilantik oleh Presiden Jokowi.

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) itu memastikan, seluruh jajaran Polri setuju dengan keputusan presiden. Mereka juga mendukung Idham menjadi Kapolri.

“Semua jajaran Polri dari mulai tingkat polres, polda, mabes mendukung sepenuhnya penunjukan Pak Idham Azis sebagai calon Kapolri,” bebernya.

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menuturkan, Idham merupakan perwira tinggi Polri yang punya kapasitas mumpuni. Sebelum diusulkan jadi Kapolri, Idham pernah menduduki berbagai posisi strategis di tubuh Korps Bhayangkara. Mulai Kapolda Metro Jaya, Kadiv Propam Polri sampai jabatan saat ini sebagai Kabareskrim.

Namun demikian, Bambang menyebut, tantangan Idham setelah dilantik menjadi Kapolri juga tidak sedikit. Dia harus mampu meneruskan kerja-kerja Tito. Juga wajib menuntaskan berbagai pekerjaan rumah (PR) yang belum bisa diselesaikan oleh pendahulunya.

Bambang menyebut kasus penyiraman air keras atas penyidik senior KPK Novel Baswedan mendesak untuk dituntaskan. “Kasus Novel Baswedan ini harus dituntaskan,” imbuhnya.

Dengan menjabat Kapolri, tutur dia, Komjen Idham dituntut bekerja lebih cepat. “Harapannya dengan menjadi Kapolri, dia (Idham) tidak punya kendala apa pun untuk menuntaskan kasus (Novel Baswedan) itu,” terangnya.

Selain itu, kasus di Wamena dan Kalimatann juga menunggu untuk diselesaikan. Lebih lanjut, profesionalisme pun jadi tantangan bagi Idham. Menurut dia, Idham harus mampu membawa Polri lepas dari beban-beban politik.

Terpisah, wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR telah menerima surat presiden (surpes) tentang penunjukkan Komjen Idham Azis sebagai calon Kapolri. Surat presiden diterima DPR pukul 09.00. “Surat presiden sudah kami terima,” kata Dasco.

Selanjutnya, DPR dijadwalkan akan menggelar fit and proper test. Namun proses tersebut baru akan dilakukan pekan depan. Penyebabnya, komisi III DPR sebagai mitra kerja kepolisian sampai sekarang belum terbentuk. Sejauh ini struktur pimpinan komisi yang membidangi hukum, keamanan dan HAM itu belum ada.

“Komisi III kan baru dilantik pekan depan. Setelah dilantik uji kepatutan dan kelayakan kapolri langsung dilakukan,” ujar Dasco.

Mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Dasco mengatakan, pengajuan nama calon Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Adapun penunjukkan Komjen Idham Azis sebagai calon tunggal juga sah secara hukum dan konstitusi. Dalam fit and proper test, kata dia, DPR akan menggali secara objektif terkait kelayakan Komjen Idham sebagai Kapolri.

Mulai dari track record, konsep reformasi kepolisian, termasuk agenda reformasi penegakan hukum di tubuh Polri. “Jika memang dinyatakan layak, calon Kapolri harus segera diputuskan tanpa ditunda-tunda,” papar politisi Gerindra itu. (syn/mar)