Nasional

Selesaikan Masalah HAM dan Korupsi, Percepat Tuntaskan Omnibus Law

ilustrasi

PRO BINTAN – Muka baru menghiasi jajaran pejabat bidang hukum di Kabinet Indonesia Maju. Kecuali Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) yang masih dipercayakan kepada Yasonna . Laoly, pejabat lain berganti. Menko Polhukam, Kapolri, sampai Jaksa Agung diisi oleh orang-orang berbeda. Sekarang, kepada mereka masyarakat menggantungkan harapan. Pekerjaan lama yang belum selesai harus bisa tuntas.

Setelah menyelesaikan serangkaian acara bersama Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD bergegas ke kantor Kemenko Polhukam. Sebagai mana arahan presiden, dia ingin bisa cepat bekerja. Meski menjadi sipil murni pertama yang menduduki posisi Menko Polhukam, dia optimistis mampu menjalankan tugas itu.

”Saya sudah dua kali mengganti posisinya Pak Wiranto. Dulu saya jadi Menhan (Menteri Pertahaan),” imbuhnya.

Karena itu, Mahfud yakin bisa bekerja saman dengan para pejabat di Kemenko Polhukam yang sebagian besar merupakan prajurit TNI dan personel Polri.

”Saya pernah mimpin Kemhan, bawahan-bawahan saya jenderal semua,” imbuhnya.

Selain itu, dia menyebut anggota TNI dan Polri sudah pasti disiplin. Mereka juga patuh terhadap atasan. ”Prabowo taat struktur,” tegasnya.

Mahfud percaya, seluruh kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam bakal tunduk pada arahan presiden. ”Kalau memang presiden disalurkan ke kebijakan kemenko, kementerian di bawah harus ikut,” ungkapnya.

Dia pun menyebut sejumlah persoalan yang jadi antensi presiden. ”Soal hak asasi manusia, soal radikalisme, soal separatisme, penegakan hukum, dan sebagainya” terang dia.

Meski belum mendalam, Mahfud sempat menyampaikan terkait dengan undang-undang (UU) rekonsiliasi dan kebenaran. ”Itu perlu dibuka lagi,” kata dia.

Mantan ketua MK itu pun menegaskan, masalah HAM harus diselesaikan. Soal penegakan hukum, dia pun menyebut beberapa hal yang penting. Di antaranya berkenaan dengan agenda pemberantasan korupsi. Namun demikian dia belum menjawab tegas ketika ditanya nasib Perppu KPK.

Pria asal Sampang, Jawa Timur itu menyampaikan bahwa belum ada arahan spesifik terkait itu. ”Belum ada masuk ke materi apa pun. Sehari dua hari ini kita akan inventarisasi,” imbuhnya.

Semua, lanjut dia, akan dikoordinasikan. Termasuk pekerjaan yang berhubungan dengan ideologi, terorisme, sampai masalah-masalah lain yang terkait kementerian atau lembaga lain. ”Namanya menko, mengkoordinasi dengan kementerian terkait,” jelasnya.

Sementara itu, Yasonna yang sempat meninggalkan kursi Menkum HAM selama kurang lebih 23 hari secara formal diserahi tugas itu dari plt Menkum HAM Tjahjo Kumolo. Dalam acara serah terima jabatan tersebut, Yasonna menyampaikan bahwa lembaganya akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menyelesaikan UU omnibus law.

Konsep omnibus law adalah peraturan besar yang memayungi beberapa aturan-aturan. ”Kami fokus pada langkah-langkah mempercepat omnibus law,” ujarnya.

Yasonna mengajak semua jajaran Kemenkum HAM untuk kerja lebih cepat dari sebelumnya. Dia menyebutkan, deregulasi seperti yang disampaikan Presiden Jokowi penting dilakukan agar tidak ada lagi birokrasi yang lamban karena terpaku pada aturan.

”Seperti disampaikan Pak Presiden dalam pidatonya, jangan takut-takut mengambil suatu kebijakan terobosan dari pakem-pakem yang lama. Melalui revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Yasonna. Dia menambahkan, perda yang menghambat investasi akan dievaluasi. Dia akan meminta dirjen peraturan dan perundang-undangan (PP) membahas dan mengambil langkah evaluasi itu.

”Penyederhanaan birokrasi, kecepatan dalam bertindak jadi hal yang amat penting untuk dilakukan,” jelasnya.

Selain itu, Yasonna juga akan berusaha meningkatkan sistem pelayanan keimigrasian. Seperti pelayanan paspor, visa hingga urusan keimigrasian di bandara-bandara. Selain itu, kementeriannya akan melanjutkan upaya pembenahan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang masih amburadul saat ini.

”Over capacity (kelebihan kapasitas) memang kontribusi besarnya ada di (napi) narkoba,” ujarnya.

Ditanya soal apakah presiden berencana mengeluarkan Perppu KPK? Yasonna menyebut tidak ada bahasan tentang itu dengan presiden.

”Saya belum sampai ke situ ya,” kata Yasonna. Sementara soal RUU KUHP, Yasonna tidak banyak berkomentar. ”Itu (RUU KUHP) kan harus masuk prolegnas dulu,” jawabnya.

Dari Kejaksaan Agung (Kejagung), ST Burhanuddin dipilih sebagai Jaksa Agung yang baru dalam pemerintahan kali ini. Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) Kejagung itu di satu sisi menjadi angin segar bagi lembaga penegak hukum tersebut. Sebab, Burhanuddin bukan merupakan kader partai mana pun, berbeda dengan jaksa agung sebelumnya yang punya afiliasi dengan partai.

Meski demikian, relasi Burhanuddin dengan kader PDI Perjuangan TB Hasanuddin pun sempat menimbulkan pertanyaan. Apakah ada kaitanya relasi Burhanuddin itu menjadi salah satu alasan dirinya dipilih sebagai Jaksa Agung.

Menanggapi itu, Burhanuddin menampik adanya kepentingan tertentu. ”Kami sudah diberitakan bahwa kami ini profesional, tidak ada (kaitannya dengan) saudara atau apa,” ungkap Burhanuddin.

Burhan sendiri mengaku ikut dipanggil ke Istana, meskipun tidak terkover liputan awak media. Dia dipanggil presiden Selasa pukul 18.30 dan diminta untuk membantu di Kejagung, mengingat posisinya yang pernah menjabat hingga jaksa agung muda. “Ketemu (dengan presiden), tapi wajahnya tidak muncul di media karena saya kan memang intel,” kelakarnya.

Setelah diumumkan Rabu pagi, Burhanuddin langsung berkantor ke Kejagung di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Jakarta. Ini sekaligus menjadi ajang reuninya dengan kantor lama yang sudah ditinggal pensiun sejak 2015 lalu. Karena sudah lewat empat tahun, Burhanuddin mengaku masih perlu penyesuaian dan pemetaan lagi.

Tanggal serah terima jabatan dengan Jaksa Agung sebelumnya pun belum ditentukan. Apakah akan dilaksanakan pekan ini atau minggu depan. Itu juga yang menjadi alasannya belum bisa membeberkan rencana ke depan sebagai Jaksa Agung yang baru. Dia sebatas menyapa staf dan melakukan konferensi video dengan Kajati di seluruh Indonesia.

”Saya harus mempelajari dulu. Karena bagaimana pun juga saya sudah meninggalkan selama empat tahun, situasinya tentu berbeda,” lanjut doktor Satyagama Jakarta itu.

Ada sejumlah kasus yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Kejagung. Kasus-kasus terbaru adalah terkait kebakaran hutan dan lahan, yang sementara ini sudah mendapatkan 192 tersangka individu dan korporasi.

Kemudian, publik juga mempertanyakan perkembangan penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Yang dalam lima tahun terakhir belum menunjukkan hasil yang signifikan. Burhanuddin pun langsung berpaling ketika awak media mempertanyakan tentang kasus-kasus besar yang masih menggantung itu.

TB Hasanuddin menambahkan bahwa adiknya murni profesional dan tidak terkait dengan partai tempatnya bergabung. “Dia profesional. Beda dengan saya,” ungkap Hasanuddin kemarin.

Usai lulus SMA, keduanya memang mengambil pilihan yang berbeda. Hasanuddin memilih masuk akademi militer sementara Burhanuddin ke sekolah hukum. “Jadi dia tidak berpolitik,” imbuhnya.

Dia mengaku juga diajak bicara oleh Burhan pasca dipanggil ke Istana. Hasanuddin memberi masukan terkait tawaran presiden agar Burhan diposisikan sebagai Jaksa Agung.

“Saya sampaikan ya bagaimana menurut kamu saja. Yang penting jadi diri sendiri. Itu dialog ketika kembali tadi malam setelah dipanggil,” lanjutnya. (deb/far/syn/tyo)