Politik

Perbedaan Rezim Pilkada-Pemilu Sudah Tak Relevan

PRO BINTAN – Penataan ulang keserentakan pemilu dan pilkada sangat mungkin berimbas pada rezim antara kedua jenis pemilihan. Bila pemilu dilaksanakan serentak dengan pilkada, maka perbedaan rezim pemilu dan pilkada tidak lagi relevan. Meskipun demikian, aturan dalam UUD 1945 berpotensi menghambat penyatuan tersebut.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menjelaskan, dalam putusan terakhirnya, MK sudah menyatakah bahwa pilkada tidak termasuk pemilu. Sehingga tidak masuk dalam rezim pemilu. “Konsekuensinya, sengketanya tidak diselesaikan oleh MK, tapi oleh mahkamah tersendiri atau Mahkamah Agung,” terangnya.

Menurut dia bisa saja putusan MK nanti berubah bila ada alasan atau fakta-fakta baru. Hamdan menjelaskan, kala itu pendekatan MK adalah original intent atau maksud asli perumus UUD. “kemauan konstitusi memang (pilkada) itu bukan pemilu, sejak awal,” lanjutnya.

Rezim pemilu diatur dalam UUD 1945 pasal 22E. Dalam pasal itu disebutkan, pemilu itu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wapres, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi serta kabupaten/kota. “Tidak ada pilkada di sana,” tutur Hamdan.

Pilkada hanya diatur dalam pasal 18 ayat (4). Aturannya, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Tidak ada penjelasan bagaimana cara memilih secara demokratis itu. Sementara, pilpres disebutkan di pasal 6A dan tata cara pemilihannya dimasukkan dalam pasal 22E yang mengatur pemilu.

Karena pengaturannya sudah bersifat prinsip, sangat sulit untuk mengubahnya. Bisa saja pembuat UU merumuskan aturan untuk menyatukan kedua pemilihan. Namun, ada risiko dibatalkan oleh MK bila ada gugatan uji materi.

Peluang yang paling mungkin adalah memohon kepada MK agar membuat tafsiran baru atas pasal 18 ayat (4) dan pasal 22E. Tentunya dengan fakta dan argument terbaru yang bisa meyakinkan MK. Sebab, dalam praktiknya, pilkada dengan sistem pemilihan langsung sudah diterima secara luas oleh masyarakat.

Konsekuensi perbedaan rezim pilkada dan pemilu bukan hanya soal sengketa hasil. Lebih mendasar lagi, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tidak punya wewenang meyelenggarakan pilkada. Namun, dalam praktiknya pilkada mau tidak mau harus diselenggarakan oleh jajaran KPU dan Bawaslu di daerah. Bukan Lembaga lain.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menjelaskan, pandangan soal rezim tidak bisa lepas dari praktik yang dilakukan. “Sampai hari ini, pilkada diselenggarakan secara Luber Jurdil dan dilakukan oleh perangkat KPU,” terangnya .

Dalam hal penataan desain ketatanegaraan Indonesia, seharusnya pilkada tidak lepas dari konstruklsi tersebut. Karena itu, ketika pihaknya mengusulkan pemilu serentak nasional dan daerah. saat ini, usulan tersebut masuk dalam permohonan uji materi UU Pemilu di MK.

Selama ini, lanjut Titi, MK cenderung progresif dalam membuat putusan dan membuat penafsiran yang logis. Pada 2005, MK menyatakan keserentakan pemilu inkonstitusional. Sementara, dalam putusan pada 2014, keserentakan pemilu dinyatakan konstitusional. Artinya, konstitusi dinamis dan mengikuti perkembangan zaman.

Karena itu, pada akhirnya bila MK sudah sepakat mengenai konsep keserentakan pemilu dan pilkada, perbedaan rezim menjadi tidak relevan lagi. Meskipun dalam UUD sudah dibedakan, namun dalam praktiknya pilkada menjadi bagian dari pemilu. (byu)