Politik

Bawaslu Bintan Tunggu Mandat Bawaslu RI untuk Perkuat Legalitas

Ketua Bawaslu Bintan, Febriadinata. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

PRO BINTAN – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) akan membuat surat mandat untuk memperkuat legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ketua Bawaslu Bintan, Febriadinata mengatakan, surat mandat dari Bawaslu RI itu diberikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota seandainya Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan peninjauan kembali terhadap sejumlah pasal pada Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Salah satu pasal yang bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu terkait nama lembaga pengawas pemilu kabupaten/kota, yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwasli). Pada UU Pilkada ditegaskan Panwaslu Kabupaten/Kota yang bersifat ad hoc, sedangkan pada UU Pemilu menjadikan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan masa tugas komisioner selama lima tahun.

Menurut dia, perbedaan ketentuan itu yang membuat Bawaslu Kabupaten/Kota sedikit ragu dalam melaksanakan tahapan pilkada, terutama yang berhubungan dengan anggaran daerah yang dipergunakan.

“Setelah ada surat mandat dari Bawaslu RI agar melaksanakan pilkada sesuai tugas dan fungsi, kami sudah tidak ragu lagi,” ucapnya.

Febri mengemukakan anggaran untuk pengawasan pilkada yang berasal dari APBD Bintan sebesar Rp 6,7 miliar. Dana hibah dari Pemkab Bintan itu sudah disepakati dan ditandatangani Pemkab Bintan dan Bawaslu Bintan.

Anggaran itu seharusnya sudah dapat dicairkan 14 hari setelah nota kesepakatan dana hibah daerah ditandatangani, namun Bawaslu Bintan belum menyelesaikan administrasi untuk pencairan.

“Rekening bank yang digunakan untuk menyimpan dana hibah itu adalah BRI,” katanya. (nip/ant/gun)