Politik

Bagaimana Nasib Demokrat Lima Tahun Mendatang

ilustrasi

PRO BINTAN – Pemilu 2019 rupanya menjadi pemilu terberat bagi Partai Demokrat. Bagaimana tidak, selain perolehan suara partai yang terlempar dari lima besar, besutan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini harus terkatung-katung nasibnya.

Pada pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, tak satu pun kader Demokrat dipanggil ke Istana untuk bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju. Padahal, Gerindra yang menjadi rival malah menjadi bagian koalisi. Bahkan, ketua umum Gerindra Prabowo Subianto yang bertarung degan Jokowi ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan.

Di parlemen pun demikian. Demokrat tak dapat jatah posisi pimpinan komisi. Sementara partai yang sudah jelas menentukan sikapnya sebagai oposisi, PKS, mendapatkan jatah satu pimpinan komisi.

Lalu, bagaimana nasib Demokrat lima tahun mendatang?

Pengamat dan pengajar Ilmu Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menganggap sudah saatnya Demokrat menggunakan momentum kali ini untuk konsolidasi partai, menyongsong 2024.

“Ini justru menguntungkan bagi Demokrat untuk fokus membenahi internal mereka. Konsolidasi struktur, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten kota hingga RT/RW. Ini momentum tepat bagi Demokrat untuk kembali merajut soliditas kader-kader,” kata Adi.

Selama lima tahun ke belakang, harus diakui, kondisi Demokrat terus mengalami penurunan. Alhasil, di Pemilu 2019, Demokrat hanya menempati posisi ke-7 dengan perolehan suara 7,77 persen.

Menurut Adi, Demokrat, pada lima tahun sebelumnya, memang kehilangan momentum yang justru didapatkan PDIP dan Gerindra. Demokrat bahkan harus kalah dari partai lainnya seperti NasDem, PKB, dan PKS.

Adi berpandangan, untuk lima tahun ke depan, sebaiknya Demokrat jangan melulu bergantung kepada sosok SBY dan Waketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Harus dimunculkan figur-figur dan tokoh yang kuat dan mengakar, sehingga konsolidasi ini relatif menyebar. Tidak menggantungkan masa depan Demokrat itu ke SBY dan AHY,” kata Adi.

Karena, lanjut Adi, arena pertarungan di 2024 nantinya akan cukup terbuka. Siapa yang mampu menciptakan momentum di lima tahun sebelumnya, maka ia akan memenangkan pemilu.

Kini, Demokrat tak mendapatkan jatah apapun di pemerintahan dan DPR. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Demokrat bersikap sebagai oposisi lima tahun berikutnya.

“Demokrat cukup di luar sajalah, dengan mengoptimalkan anggota DPR yang dimaksimalkan untuk bekerja keras. Kepala daerah- kepala daerah yang dikuasai itu dikapitalisasi untuk mendongkrak lima tahun yang akan datang,”  jelas Adi.

“Opsinya menjadi oposisi menjadi penting. Karena pemilih yang kecewa hasil pemilu juga banyak, yang kecewa terhadap Jokowi, yang kecewa terhadap Prabowo karena ikut berkoalisi cukup banyak. Demokrat bisa mengambil hati dan peran orang yang  kecewa dengan kondisi politik saat ini,” imbuh Adi.

Bagaimana soal isu pesona AHY akan pudar di 2024?

Adi menjelaskan, pudar atau tidaknya AHY di 2024 tergantung pada konsolidasi partai saat ini. Jarak waktu ini, menurutnya, cukup bagi Demokrat untuk merebut momentum.

Tak usah jauh-jauh, momentum Pilkada Serentak 2020 misalnya, sebaiknya bisa dimanfaatkan Demokrat untuk mendongkrak suara partai di 2024.

“Enggak bisa Demokrat ini tak bisa menunggu dinamika politik, ciptakan momentum sendiri,” terang Adi.

“Harus dimulai dengan Pilkada serentak 2020. Itu konsolidasi awal pasca-Pileg dan Pilpres 2019. Apakah di Pilkada 2020 itu Demokrat akan menang banyak, itu menjadi ukuran penting sejauh mana mesin politik itu berjalan atau tidak,” tutupnya. (kmpc/gun)