Nasional

Pelarangan ke Luar Negeri Pertama Sejak Revisi UU KPK Berlaku

Juru bicara KPK, Febri Diansyah. (JP)

PRO BINTAN – KPK memperpanjang larangan ke luar negeri terhadap Wali Kota Tasikmalaya (nonaktif) Budiman dan tiga orang lain yang berkaitan dengan kasus eks Bupati Cirebon Sunjaya. Itu adalah aksi hukum pertama yang diambil KPK setelah UU Nomor 19/2019 tentang KPK berlaku.

Larangan bepergian ke luar negeri itu mengacu pada pasal 12 ayat (2) huruf a. Pasal itu mengatur tentang kewenangan KPK yang dapat memerintahkan instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Tindakan itu hanya bisa dilakukan di proses penyidikan.

Aturan tentang larangan bepergian ke luar negeri dalam UU KPK yang baru terbilang mundur bila dibandingkan dengan undang-undang lama. Di UU sebelumnya, KPK tidak hanya berwenang memerintahkan imigrasi untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri saat proses penyidikan saja, tapi juga ketika penyelidikan dan penuntutan bergulir.

”(UU KPK) yang sekarang (pelarangan ke luar negeri) hanya (bisa dilakukan) di penyidikan saja,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Pelarangan ke luar negeri itu otomatis berakhir ketika penyidikan perkara sudah naik ke tahap dua alias penuntutan. ”Kalau sudah penuntutan (pelarangan ke luar negeri) sudah nggak bisa,” imbuh Febri.

KPK menegaskan, larangan ke luar negeri tidak bertentangan dengan UU yang baru. Febri menjelaskan, khusus Wali Kota Tasikmalaya (nonaktif) Budiman,  pihaknya hanya melakukan perpanjangan masa pelarangan ke luar negeri. Itu dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus suap pengurusan dana perimbangan pada APBN 2018 untuk Kota Tasikmalaya.

Perpanjangan larangan itu terhitung sejak 21 Oktober lalu hingga enam bulan mendatang. KPK juga memperpanjang pelarangang tiga orang lain untuk kasus mantan Bupati Cirebon. Yakni Herry Jung (GM Hyundai Engineering Construction), Rita Susana Supriyanti (Camat Beber Cirebon) dan Mahmud Iing Tajudin (Camat Astanajapura). (tyo/oni)