Nasional

Harga Gas Mahal, Jokowi Minta Tak Naik

Presiden RI, Joko Widodo. F.Istimewa

PRO BINTAN – Polemik harga gas yang sempat meresahkan industri akhirnya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengaku sudah meminta Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk menghitung ulang komponen-komponen dalam penentuan harga gas. Sebab, kenaikan harga gas bisa berdampak besar pada produktivitas yang dihasilkan pelaku industri.

“Kalau dilihat industri di negara-negara lain, harga kita ini terlalu mahal,” ujarnya. Bisa saja, kata Jokowi, kenaikan biaya terjadi pada proses teknisnya. Sebab, berdasar laporan yang diterima, harga gas di onshore masih normal.

“Bisa saja itu harga sewa pipa dari, misalnya, Dumai menuju ke Jawa. Apakah sambungan-sambungan pipa itu terlalu mahal cost-nya?” kata Jokowi mencontohkan.

Sebetulnya, lanjut dia, Indonesia memiliki sumber gas yang melimpah. Hanya, banyak di antaranya yang justru dijual dan disalurkan ke luar negeri seperti Singapura. Karena itu, dia meminta Menteri ESDM untuk menegosiasikan ulang agar mengutamakan kepentingan industri nasional.

“Yang Natuna sementara ini masih suplai ke Singapura. Nanti bisa dinego untuk masuk ke dalam negeri,” tuturnya. Dia juga sudah meminta agar harga gas tidak dinaikkan.

Sebelumnya, Kementerian ESDM meminta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk menunda kenaikan harga gas industri. Kenaikan harga gas industri awalnya akan dilakukan per 1 November 2019 antara 12–15 persen dari harga saat ini USD 9–USD 10 per mmbtu.

Sementara itu, PGN menyebutkan, harga gas industri tidak naik sejak 2013. Padahal, biaya pengadaan gas terus naik selama 6 tahun ini. Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menuturkan, biaya pengadaan gas yang merupakan harga pokok pembelian, biaya operasional, dan kurs USD terus meningkat.

“Selain itu, pertumbuhan ekonomi terus meningkat, inflasi, dan UMR,” ucapnya. Jadi, tidak adanya kenaikan harga gas industri membuat beban PGN cukup berat.

Padahal, perseroan berkomitmen untuk tidak membebani keuangan negara melalui subsidi energi.

“Dengan beban biaya yang terus meningkat, ruang bagi PGN untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi tentu makin terbatas karena sebagian besar pembangunannya menggunakan dana internal,” urainya.

Sementara itu, banyak sentra industri baru seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kawasan ekonomi baru yang belum terjamah gas bumi.

Hingga saat ini, sebagai subholding gas bumi, PGN telah membangun jaringan gas hingga lebih dari 10 ribu kilometer. Panjang pipa gas PGN itu hampir dua sampai empat kali lipat jika dibandingkan dengan jaringan gas di wilayah Asia Tenggara. Menurut dia, makin panjang jaringan pipa yang dikelola suatu badan usaha, biaya pengelolaan dan perawatannya turut meningkat. Setiap tahun biaya komponen pun terus naik. (vir/far/c5/oki)