Peristiwa

Bupati Sesalkan Patok Hutan Lindung Ditancap Tanpa Disosialisasikan

Warga ketika menyeruduk kantor Camat Teluk Sebong pasca pemasangan patok hutan lindung di wilayah pemukiman, belum lama ini. F.Istimewa.

PRO BINTAN – Bupati Bintan, Apri Sujadi menyesalkan langkah Pemerintah Provinsi yang memasang patok hutan lindung di kawasan pemukiman masyarakat Bintan tidak didahului sosialisasi ke Pemerintah Kabupaten Bintan.

Akibatnya, pemasangan patok hutan lindung di kawasan pemukiman dilakukan baru-baru ini menimbulkan keriuhan dan keributan di tengah masyarakat Bintan.

Ia mengatakan, masalah hutan lindung bukan masalah baru karena sudah diatur penetapannya dalam SK 76 tahun 2015.

“Yang pada hari ini karena SK 76, bikin ribet kita semua,” ujar ia.

Betapa tidak, dia mempertanyakan kenapa baru sekarang dilakukan pematokan hutan lindung di kawasan pemukiman.

“Ayo kenapa baru sekarang saya tanya? Dan ini gawenya kegiatannya ada di provinsi,” kata ia.

Ia berharap kedepan, salah satunya upaya yang semestinya dilakukan ialah mensosialisasikan terlebih dahulu.

Ia menegaskan, kegiatan apapun karena ada fungsi koordinasi maka pemerintah provinsi terhadap pemerintah kabupaten harus ada koordinasi.

“Sebagai kepala daerah minimal mengetahui kegiatan pemerintah provinsi. Ini lakukan pematokan kita bingung semua tiba-tiba tanpa ada koordinasi ke pemerintah kabupaten,” katanya.

“Akhirnya masyarakat riuh, ribut. Disangka ada patok baru padahal itu mengacu pada SK 76 tahun 2015 yang seharusnya (pematokan) sudah dilakukan sejak awal pada 2015 atau minimal pada 2016,” menurut ia.

Ia juga mengatakan  pemerintah daerah, telah mengusulkan secara resmi pelepasan kawasan hutan.

“Kita bersyukur, dari 7 kabupaten kota yang terbesar pelepasan kawasan hutan lindung itu ada di Kabupaten Bintan,” kata ia.

“Kita mendapatkan pelepasan kawasan hutan yang sekarang yang terbaru ini kurang lebih 800 hektare pada tahun kemarin walaupun pasti masih banyak yang belum,” tambahnya.

Namun demikian, ia mengatakan, pihaknya akan terus mengusulkan pelepasan kawasan hutan. Hal ini untuk mewujudkan kelangsungan masyarakat Bintan yang tinggal di kawasan hutan dengan bekerja rata-rata sebagai petani dan buruh.

“Kita akan terus usulkan, namun kewenangannya ada di pusat,” kata ia.

Ia berharap masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten Bintan harus terus berjuang bersama-sama dan tidak boleh pesimis untuk memperjuangkan pelepasan kawasan hutan.

“Aspirasi masyarakat harus terus kita perjuangkan ke dinas kehutanan provinsi,” tutup ia.

Sebelumnya Seksi Badan Pemantauan Kawasan Hutan (BPKH), Budi Setiawan menjelaskan dasar pihaknya melaksanakan pematokan lahan di kawasan hutan sesuai Perpres nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaiaan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan.

Diakuinya sosialisasi di masyarakat sebelum kegiatan pematokan lahan kawasan hutan terbatas. Namun, ia sudah menyampaikan mulai di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Diberitakan sebelumnya sejumlah warga Bintan merasa resah sejak adanya pemasangan patok hutan lindung di kawasan pemukiman mereka. Pasalnya, urusan administrasi misalkan pengoperan lahan terkendala dan pengajuan pinjaman usaha ke bank, banyak yang ditolak. Oleh karena itu, warga mendesak pemerintah mencabut patok hutan lindung yang dipasang tanpa disosialisasikan terdahulu. (met)