Peristiwa

Bila Tak Diakomodir Usulannya, FSPMI Bintan Rencanakan Aksi

Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) membahas upah minimum kabupaten tahun 2020 di kantor Bupati Bintan pada Rabu (6/11) siang. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos.

PRO BINTAN – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bintan merencanakan aksi jika SK penetapan upah minimum kabupaten (UMK) Bintan tahun 2020 tidak diakomodir.

Sebagaimana diketahui, dalam rapat pembahasan upah Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) pada Rabu (6/11) lalu, FSPMI Bintan mengusulkan kenaikan besaran upah pada 2020 sekitar Rp 4.001.447. Sedangkan Pemkab, Apindo dan serikat pekerja lain telah mengusulkan angka Rp 3.648.714 sesuai PP/78 tahun 2015.

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Bintan, Andi Sihaloho mengatakan, hingga saat ini dirinya belum mendapat informasi dari Disnaker Bintan yang berkaitan usulan upah Bintan.

“Kita belum mendapat informasi dari Disnaker terkait usulan sudah di tahap mana,” ujarnya, Senin (11/11).

Kendati sudah diteken angka besaran upah oleh Bupati Bintan.

Dia masih berharap Pemerintah Kabupaten Bintan, dalam hal ini Bupati Bintan dapat mengakomodir usulan besaran UMK yang diajukan di angka Rp 4 juta lebih.

Dalam rapat DPK Bintan, Rabu (6/11) lalu, Andi mengungkapkan alasan FSPMI mengusulkan kenaikan upah pada 2020 sekitar 19 persen karena berdasarkan survei internal komponen hidup layak di Kabupaten Bintan pada angka Rp 4 juta lebih.

Selain itu, ia menyebut iuran BPJS Kesehatan juga naik mencapai 100 persen dan rencana pemerintah mencabut subsidi listrik.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Bintan Apri Sujadi telah meneken usulan angka upah minimum kabupaten sebesar Rp 3.648.714 pada Jumat (8/11) malam.

Usulan itu akan diteruskan ke gubernur Kepulauan Riau untuk di SK kan. (met)