Peristiwa

Belum Balikkan Dana Desa yang Diduga Dikorupsi, Kades di Bintan Dikabarkan Disomasi

Kades Kukup Tambelan, Hadran Ahmad ketika mengembalikan uang kerugian desa pada Desa Kukup di Polres Bintan. F.Polres Bintan untuk Batam Pos.

PRO BINTAN – Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dikabarkan memberikan somasi terhadap Kepala Desa Kukup di Kecamatan Tambelan bernama Hadran Ahmad karena belum mengembalikan secara penuh kerugian desa akibat perbuataan dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2016 di desa tersebut.

Informasi yang diterima di lapangan batas waktu yang diberikan ke kades Kukup untuk pengembalian sisa kerugian desa secara penuh sampai dengan tanggal 11 November 2019.

Akan tetapi, hingga saat ini kepala desa Kukup belum dapat mengembalikan sisa uang kerugian dana desa ke negara sehingga pihak APIP dikabarkan telah melayangkan somasi kepada kades tersebut.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Bintan, RM Akib mengaku belum mengecek masalah itu.

“Saya masih di luar kota, belum cek masalah itu, tanya ke Polres saja ya,” kata ia singkat.

Kasat Reskrim Polres Bintan, AKP Agus Hasanudin mengatakan, dirinya akan melihat dulu perkembangannya.

“Besok saya kabari,” kata lelaki yang baru menjabat kasat ini singkat.

Sebagaimana diketahui, ketika pengembalian uang kerugian Desa Kukup, jabatan Kasat Reskrim masih transisi.

Kala itu, AKP Yudha sedang menjalani tugas kedinasan ke luar negeri, sedangkan AKP Agus belum menjabat kasat.

Diberitakan sebelumnya, setelah dilakukan pemeriksaan, APIP menemukan kerugian dana desa pada tahun anggaran 2016.

Kerugian dana desa pertama ditimbulkan saat Pj Kades Kukup dijabat Jerry Nauli Siregar dengan kerugian desa mencapai kisaran Rp 26 juta lebih.

Namun, Pj Kades Jerry Nauli Siregar yang menjabat sebelum Hadran Ahmad telah mengembalikan penuh kerugian dana desa ketika ia menjabat.

Kerugian dana desa ditimbulkan saat Hadran Ahmad menjabat sebagai Kades dengan kerugian sekitar Rp 280 juta.

Namun pada Senin (14/10) lalu, Hadran Ahmad baru mengembalikan kerugian desa sekitar Rp 50 juta, sisanya sekitar Rp 230 juta akan dilunasi berikutnya. (met)