Peristiwa

Perpanjangan Pengembalian Uang Dugaan Korupsi Disetujui, Kades Kukup Diberi Batas hingga 21 Desember

Kepala Inspektorat Bintan, RM Akib saat menghadiri proses pengembalian uang kerugian desa di Desa Kukup, Tambelan, Bintan, belum lama ini. F.Polres Bintan untuk Batam Pos.

PRO BINTAN – Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menyetujui permintaan Kepala Desa Kukup, Kecamatan Tambelan, Bintan, Hadran Ahmad terkait perpanjangan waktu pengembalian uang kerugian desa dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2016.

Kepala Inspektorat Bintan, RM Akib mengatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini penyidik Satreskrim Polres Bintan.

Konsultasi itu, APIP memberikan kesempatan kepada Kades Kukup untuk mengembalian uang kerugian negara dengan menyetujui perpanjangan pengembalian uang kerugian negara hingga 21 Desember 2019.

Disetujui perpanjangan waktu pengembalian uang ini karena selama ini Kades Kukup telah mengembalikan sebagian uang kerugian desa meskipun masih ada kekurangan.

Kades Kukup, Hadran Ahmad diketahui telah mengembalikan uang kerugian desa sebesar Rp 71 juta dari total kerugian dana desa yang ditimbulkan sebesar Rp 280 juta dengan rincian pengembalian pertama sebesar Rp 50 juta dan pengembalian kedua sebesar Rp 21 juta.

Apabila selama perpanjangan waktu yang diberikan, Kades Kukup belum dapat mengembalikan uang kerugian desa, Akib menegaskan pihaknya akan menyerahkan langsung persoalan ini ke APH untuk ditindaklanjuti. (met)