Peristiwa

Terkait Patok Hutan Lindung di Pemukiman, Warga Bintan Ngadu ke KLHK

Ketua Ampera, Iman Ali ketika menemui pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Rabu (27/11) untuk meminta kejelasan terkait pemasangan patok hutan lindung di kawasan pemukiman warga. F.Ampera untuk Batam Pos.

PRO BINTAN – Terkait pemasangan patok hutan lindung di kawasan pemukiman di beberapa kecamatan, masyarakat Bintan melalui perwakilannya dalam sebuah wadah bernama amanat penderitaan rakyat (Ampera) mendatangi kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Rabu (27/11).

Di sana, mereka mengadu nasib masyarakat Bintan yang resah pascapemasangan patok hutan lindung yang ada di tengah-tengah pemukiman warga.

Ketua Ampera, Iman Ali mengatakan, dirinya bersama masyarakat Bintan telah mendatangi kantor KLHK untuk mengadukan nasib warga Bintan usai pemasangan patok hutan lindung di kawasan pemukiman.

Tak hanya itu, sebagai wakil dari masyarakat Bintan yang dirugikan atas persoalan ini, ia meminta SK Menhut 76 Tahun 2015 agar dibatalkan karena sudah berdampak terhadap menurunnya ekonomi masyarakat.

“Karena SK itu, administrasi surat menyurat tidak bisa. Pinjam meminjam di bank juga ditolak,” kata ia.

Namun, penjelasan pihak KLHK dalam hal ini staf di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum belum membuatnya puas.

Sebab, staf di KLHK menyebut bahwa terbitnya SK itu berdasarkan usulan pemerintah daerah. Sementara selama ini, pemerintah daerah menyatakan bahwa SK itu merupakan urusan pemerintah pusat.

“Kata sfat di KLHK semua yang terjadi itu atas usulan Pemda bukan dari pusat,” kata ia.

Akan tetapi, kata ia, staf dari KLHK akan turun ke Kabupaten Bintan untuk melihat persoalan ini.

“Mereka akan turun dalam minggu ini,” tutupnya.

Selain ke KLHK, Ampera juga mengadukan persoalan ini ke kantor Kemendagri, kantor Kemensekneg dan KPK. (met)