Peristiwa

Datang OTK Ukur dan Klaim Lahan, Warga Kampung Calang Tua, Kijang Resah

Sejumlah warga ketika menunjukkan lahan mereka tempati pascaadanya pengukuran lahan OTK di Kampung Calang Tua, Simpang Ban, Kelurahan Sei Enam, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Selasa (16/12). F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos.

PRO BINTAN – Puluhan warga menempati lahan diduga milik PT Aneka Tambang (Antam) di Kampung Calang Tua, Simpang Ban, Kelurahan Sei Enam, Kijang, Kecamatan Bintan Timur resah pascaadanya pengukuran lahan oleh orang tidak dikenal (OTK) di tempat tinggal mereka.

Pasalnya, OTK tersebut mengklaim lahan seluas lebih kurang 2 hektare tersebut bukan milik warga melainkan milik perseorangan.

Salah seorang warga Kampung Calang Tua, Simpang Ban, La Sopian mengatakan, kejadian bermula saat OTK datang mengukur lahan di tempat tinggal mereka.

“Orang itu bilang kalau lahan yang kami tempati milik orangtuanya, jadi kami diminta angkat kaki dari lahan itu. Sebagai kompensasinya, kami dijanjikan akan diberikan uang Rp 3 juta per bangunan,” ujarnya.

Hanya keanehan muncul saat OTK tersebut tidak bisa menunjukkan surat kepemilikan lahan.

“Sudah kami minta (suratnya) tapi tidak diberikan,” jelasnya.

Dia tidak mempermasalahkan jika pihak PT Antam meminta mereka angkat kaki dari lahan tersebut. Karena sepengetahuan mereka lahan tersebut milik PT Antam.

“Kami tak pernah berniat menguasai lahan, kami sadar menumpang di lahan itu karena kami tidak sanggup membayar sewa rumah, apalagi membeli rumah. Kalau PT Antam ingin menggunakan lahan tersebut, kami siap pindah,” imbuhnya.

Dikatakannya, warga sudah menempati lahan sejak tahun 2004. Kala itu, orangtua dirinya merupakan veteran membangun rumah ala kadarnya. “Dari 1 KK sampai sekarang sudah puluhan KK (Kepala Keluarga) menempati lahan tersebut,”tuturnya.

Bagaimana warga tau kalau lahan tersebut lahan PT Antam, ia menjawab meskipun tidak ada rekomendasi secara tertulis warga bisa menempati lahan itu.

Akan tetapi, ketika warga ingin menyambung listrik, PLN meminta warga meminta rekomendasi PT Antam.

“Di situlah kami berpikir kalau lahan yang kami tempati, lahan Antam,” kata dia.

Terkait hal ini, ia berharap pemerintah bisa bersikap bijak menyelesaikan persoalan ini.

“Jangan kami rakyat kecil malah dipersoalkan,” ungkapnya.

Ia pun berharap pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bintan bisa dilibatkan memastikan kepemilikan lahan tersebut.

“Kami ingin kepastian secara hukum, sebenarnya lahan kami tempati lahan siapa?” kata ia menanyakan.

Lurah Sei Enam, Waliar Rachman mengatakan, pihaknya telah menyurati pihak PT Antam terkait persoalan lahan tersebut untuk memastikan lahan tersebut apakah milik dari PT Antam atau milik perseorangan.

“Kalau nantinya tidak milik PT Antam, kita akan melihat riwayat suratnya,” tutupnya. (met)