Politik

Jelang Pilkada 2020, Bupati Tidak Boleh Rotasi Pejabat

Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam saat melauncing pengawasan Pilkada 2020 yang digelar Bawaslu Bintan di Kijang City Walk, Kecamatan Bintan Timur pada Sabtu (28/12). F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos.

PRO BINTAN – Ketua Bawaslu Bintan, Febriadinata mengingatkan Bupati Bintan, Apri Sujadi tidak boleh melakukan rotasi pejabat menjelang Pilkada 2020.

Hal ini disampaikan Febriadinata di sela-sela launching pengawasan terkait pengawasan Pilkada 2020 di Kijang City Walk, Kecamatan Bintan Timur pada Sabtu (28/12).

Dia menjelaskan, aturan baik sanksi pidana dan sanksi administrasi tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

“Bupati tidak boleh rotasi pejabat tanpa izin Mendagri mulai 8 Januari sampai penetapan pasangan calon Juli mendatang. Kalau melanggar ada sanksi pidana dan sanksi administrasi,” kata Febriadinata.

Selain itu, ia menegaskan, pihaknya siap mengawasi jalannya tahapan Pilkada 2020 baik pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur 2020 mendatang.

Dia juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pesta demokrasi ini agar berjalan aman, lancar dan damai. Sehingga melahirkan pemimpin yang jujur dan adil.

Sementara Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam mengapresiasi launcing pengawasan ini agar masyarakat mengetahui bahwa Bintan akan menggelar pesta demokrasi baik pemilihan bupati maupun gubernur.

“Kita juga berharap peran aktif masyarakat menyukseskan pesta demokrasi ini agar pesta demokrasi ini meriah nantinya,” harapnya.

Selain launcing pengawasan Pilkada 2020, acara dimeriahkan senam sehat dan jalan santai. (met)