Metro Bintan

Tangani Masalah Limbah Minyak Hitam Perlu Perhatian Pemerintah Pusat

PRO BINTAN – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto, mengecam keras tindakan pencemaran laut berupa limbah minyak hitam. Dampak dari limbah ini menyebabkan kotornya beberapa daerah pantai, khususnya pantai wisata di Kabupaten Bintan.

”Harus ada langkah konkrit dari pemerintah pusat dan kementerian terkait dan bekerja sama dengan peme-rintah daerah guna mencari jalan keluar untuk penindakan para pelaku pembuang limbah,” kata Isdianto di sela-sela penin-jauan Pantai Nirwana dan tempat penampungan sementara limbah B3 di Lagoi, Bintan, Selasa (21/01).

Turut ikut peninjauan Danlantamal IV Laksma, Arsyad Abdullah; Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema; Danlanud Tanjungpinang, Kolonel Pnb Andi Wijanarko; Group General Manager PT BRC, Abdul Wahab; dan OPD terkait Provinsi Kepri.

Isdianto mengatakan, masalah limbah adalah masalah yang selalu berulang setiap tahunnya, namun tidak ada jalan keluarnya hingga saat ini. Pemerintah daerah menurutnya, memiliki keterbatasan kewenangan dalam menangani permasalahan itu, sebab menyangkut perairan Operational Port Limited (OPL) atau perairan internasional yang berbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Pelaksana tugas Gubernur Kepri, Isdianto saat meninjau limbah hitam, Selasa (21/1).
foto: humas pemprov

”Kami saat ini hanya bisa mendata dan melaporkan pencemaran dan kerugian yang diakibatkan oleh limbah ini kepada kementerian terkait. Sementara itu, pencegahan dan penindakan agar kejadian ini tidak berulang, membutuhkan keterlibatan pusat karena menyangkut perairan antarnegara,” jelasnya.

Untuk solusi jangka pendek, Isdianto menawarkan ide berupa penebaran jaring atau pemasangan oil barrier sepanjang garis pantai yang terpapar limbah oli hitam guna me-ngurangi kapasitas limbah untuk masuk hingga ke garis pantai.

”Kalau sudah kejadian se-perti ini, kita harus ada langkah antisipasi awal. Jangan sampai limbah tersebut lelu-asa masuk hingga ke pantai dan mengganggu wisatawan yang ingin bermain di pantai. Mungkin sebaiknya di tengah pantai dipasang semacam jaring sebagai penghalau, sehingga tidak semua limbah masuk hingga ke bibir pantai, dan kerja kita membersihkan tidak terlalu susah,” jelasnya.

Sedangkan penanganan masalah ini lebih lanjut, Isdianto mengajak FKPD, dinas terkait serta pihak swasta yang terdampak limbah untuk duduk bersama membahas langkah penanganan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang demi menjaga iklim dunia pariwisata di Kepri.

”Masalah ini tak bisa selesai di sini. Harus kita lakukan rapat koordinasi lebih lanjut untuk mengantisipasi dampak dari kejadian ini. Semuanya harus duduk bersama untuk meme-cahkan masalah ini secara serius,” harapnya. (bni)