Peristiwa

Penerbitan Alas Hak di Kecamatan Ditunda, Warga Kesulitan Jual Beli Lahan

Pasca Pemasangan Patok HL di Kawasan Pemukiman Warga

Sekda Kabupaten Bintan, Adi Prihantara. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos.

PRO BINTAN – Sejumlah warga Bintan yang lahannya diklaim masuk dalam kawasan hutan dan dipasang patok Hutan Lindung (HL) mempertanyakan sampai kapan penundaan pendaftaran tanah secara sporadik yang dilakukan pemerintah daerah menyusul penataan administrasi pertanahan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) oleh Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH).

Pasalnya, mereka mulai kesulitan melakukan transaksi jual beli lahan dikarenakan pemerintah masih melakukan penundaan penerbitan Alas Hak di kecamatan.

Seorang warga Kampung Sei Jeram, Desa Lancang Kuning, Wandi mengatakan, sejak pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan penundaan menerbitkan surat Alas Hak, dirinya kesulitan menjual lahannya yang suratnya Alas Hak.

“Di kecamatan tidak bisa memproses balik nama surat Alas Hak karena masalah patok Hutan Lindung kemarin, “ujarnya.

Selain itu, warga lainnya Ikhsan mengatakan, banyak warga yang membeli lahan kavling dengan cara kredit.

Tiba-tiba lahan warga itu ditetapkan masuk kawasan HL dengan dipasang patok HL.

“Ini akan menjadi masalah. Bagaimana kalau mereka sudah selesai menyicil, namun suratnya tidak ada, “ulasnya.

Sekda Bintan Adi Prihantara membenarkan sampai saat ini pihaknya masih menunda pendaftaran tanah secara sporadik melalui penerbitan Alas Hak di kecamatan baikĀ  menunda pendaftaran awal maupun balik nama bila terjadi jual beli lahan pun ditunda.

Kebijakan ini dilakukan karena pihaknya sampai saat ini masih menunggu peraturan baru mengenai tata ruang.

“Sudah di dalam tata ruang, peraturan baru dan perbaikan ketentuan baru, semua akan dilepaskan seperti kemarin. Ya nanti dilepaskan lagi kan dulu sudah bebaskan. Dengan ketentuan baru tata ruang, “jelasnya.

“Nanti kalau kita pindahkan di kawasan ini kan tidak sesuai ketentuan, jadi kita perlu berhati-hati untuk hal seperti ini, “imbuhnya.

Dia juga mengatakan, pemerintah daerah harus patut dengan aturan pemerintah pusat.

“Pingin melayani masyarakat kembali yang sudah menjadi tanggung jawab kita,”harapnya.

Dia juga khawatir kalau nantinya sebagian besar wilayah Bintan ditetapkan kawasan hutan.

“Wilayah Bintan kan kecil, kalau semua ditetapkan jadi kawasan hutan, investasi bisa macet, agunan di bank juga bisa tidak laku, “tuturnya.

Sebagaimana diketahui, awalnya warga Bintan resah pascapemasangan patok HL di kawasan pemukiman warga.

Karena kejadian ini, warga mendesak pemerintah segera mencabut patok HL, karena mereka sudah lebih lama menduduki lahannya. (met)