Metro Bintan

Pajak Hotel Restauran Dibebaskan

Pendapatan Daerah Hilang Rp 10 Miliar per Bulan

Kepala BPPRD Bintan, Yuzet. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos

PRO BINTAN – Langkah pemerintah membebaskan pungutan pajak hotel dan restauran di 33 kabupaten kota, termasuk Kabupaten Bintan mulai Maret hingga Agustus 2020 memberikan angin segar untuk dunia pariwisata yang saat ini terpukul karena virus corona.

Namun, sisi lain kebijakan pembebasan pungutan pajak hotel dan restauran ini akan mengakibatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata hilang dalam beberapa bulan ke depan.

Praktisi pariwisata di Bintan Tanjungpinang, Sapril Sembiring menyambut baik kebijakan ini. Dia menilai kebijakan ini sebagai stimulan untuk industri pariwisata di Bintan yang sedang lesu karena imbas virus corona di China.

Namun demikian, pelaku usaha pariwisata ini juga masih menunggu petunjuk teknis pola insentif ini.

“Kita menyambut gembira dan akan terus berjuang untuk menggerakkan Industri Pariwisata di Bintan dan Batam dengan upaya penetrasi pasar domestik dengan cara membuat paket promosi,” jelasnya.

Saat ini, kata Ketua Association Of Indonesia Travel Agent (ASITA) Tanjungpinang Bintan ini sedang menghimpun pelaku usaha di industri pariwisata dan Airline untuk bersama sama membuat paket wisata promo.

“Kita akan upayakan roadshow dengan Bupati Bintan di kota-kota besar, pasar wisatawan domestik seperti Jakarta. Kemudian kita akan perbanyak kegiatan MICE, olahraga dan rekreasi, “jelasnya.

Ketua Kadin Bintan, Edi Surbakti juga menyambut langkah positif ini. Terkait pemberian kompensasi pajak hotel dan restauran, kata dia, sejak awal Kadin sudah menyuarakan hal ini.

“Sudah kita sampaikan hal ini di setiap pertemuan dengan stake holder. Alhamdulillah ternyata pemerintah pusat juga memikirkan hal yang sama,” ungkapnya.

Terkait hal ini, menurut dia, akan sangat membantu pengusaha di industri pariwisata.

“Dengan pembebasan pungutan pajak ini, biaya tersebut tentunya bisa dialokasikan untuk promosi wisata,” katanya.

Dia juga mengatakan, pihaknya akan mengikuti arahan Bupati Bintan untuk gencar mempromosikan wisata Bintan ke pasar domestik dan luar negeri.

“Promosi wisata akan kita lakukan bersamaan atrasi dan even pariwisata sesuai zona yang ada. Kita ingin menarik wisatawan domestik dari berbagai daerah di Indonesia ke Bintan,” kata dia.

Apalagi sekarang bandara di Kepri adalah salah satu yang akan mendapatkan fasilitas diskon untuk penerbangan dari dan ke Tanjungpinang serta Batam.

Kadisbudpar Bintan, Wan Rudi Iskandar menyambut baik langkah yang diambil pemerintah untuk mengairahkan kembali industri pariwisata yang sedang lesu diterpa virus corona.

“Kita sambut positif, dan kita yakin kebijakan pusat dan daerah saling sinergi baik terkait harga tiket dan pajak hotel,” kata Wan Rudi.

Wan Rudi mengatakan, di Bintan, kerja sama insan pariwisata sudah terjalin dengan baik. Dimulai pemberian diskon menginap di hotel yang ada di Bintan, sampai dengan pemasaran yang dilakukan agen-agen travel.

“Kita yakin ke depan pariwisata Bintan tetap bertahan dan jalan walaupun belum meningkat tajam,” kata dia.

Wan juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama pelaku usaha di bidang industri pariwisata sudah mengantisipasi lesunya tingkat kunjungan wisatawan dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam waktu dekat.

Kebijakan itu antara lain segera membuat paket-paket wisata yang bekerja sama dengan agen travel yang terintegrasi dengan pasar dalam negeri.

“Kita fokus pasar dalam negeri dulu. Kita juga akan dibantu PHRI, ASITA dan Kadin Bintan,” ujarnya.

Langkah lainnya masih diskon harga hotel yang berkisar 30 sampai 50 persen.

“Mereka tidak turun harga, namun diskon 3 bulan ke depan, namun itu kembali ke kebijakan masing-masing hotel,” katanya.

“Kemudian MICE ke Jakarta, seperti penawaran paket rapat di Bintan dan lainnya,” jelasnya.

Sedangkan untuk jangka panjang, pihaknya akan mendorong tata ruang dan RZWP agar selesai.

“Ini penting untuk kemudahan izin usaha kepariwisataan di Bintan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Yuzet mengatakan, dirinya sudah mendengar kebijakan itu dari media sosial. Namun, pihaknya tidak bisa langsung mengeksekusi kebijakan itu, karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

“Tunggu dulu petunjuk teknisnya turun, teknisnya seperti apa, kategorinya apa aja yang dibebaskan pungutan pajak itu,” jelasnya saat ditemui di Hotel Bhadra, Gunung Kijang, Rabu (26/2) siang.

Sampai saat ini, pihaknya masih terus memungut pajak ke wajib pajak.

“Masih jalan seperti biasa, kecuali kalau sudah turun juknisnya, kita tidak pungut,” kata dia.

Diakuinya terjadi penurunan pajak restauran dan hotel di Bintan hingga Februari 2020 ini.

“Sekarang memang ada penurunan, namun kita masih pungut karena bulan Februari belum berakhir,” bebernya.

Berdasarkan data BPPRD Bintan, tahun 2019 pajak hotel yang

terkumpul mencapai Rp 99.901.245.452,64 dari target Rp93.751.220.000. Sedangkan pajak restauran tahun 2019 mencapai Rp 42.231.740.607,12 dari target sebesar Rp 38.078.280.000.

Disinggung kalau kebijakan ini harus dilakukan?

“Kita harus manut dengan aturan yanh ada. Itu pemikiran dari pusat,” kata dia menjawab. Berapa kisaran jumlah pendapatan daerah dari kedua sektor pajak ini yang bakal hilang per bulan?

Ia memperkirakan sekitar Rp 10 miliaran per bulan. Namun demikian, dia tetap akan mengantisipasi hal ini dengan mengoptimalkan pajak lainnya di luar pajak hotel dan restauran.

“Pajak yang kita pungut ada 11 item. Artinya kalau dua item tidak bisa dipungut, masih ada 9 item pajak yang harus kita gencarkan seperti pajak PBB, BPHTB  dan lainnya,” kata dia.

Bagaimana dengan target pajak tahun ini, Yuzet mengatakan, target pajak tahun 2020 ini sekitar Rp 262 miliar.

“Kalau lihat situasi sekarang, agak berat (tercapai) Tapi kita akan lihat situasi, tergantung kebijakan di dunia pariwisata. Pengaruh tentu ada, namun harus ada kebijakan-kebijakan yang ditempuh, “kata dia. (met)