Peristiwa

Warga Diminta Tak Borong Masker dan Hand Sanitizer

Imbas Corona Virus, Polisi Cek Stok Masker dan Hand Sanitizer di Apotik dan Toko Obat

Petugas saat mengecek ke apotik dan toko obat di wilayah Tanjunguban, Bintan Utara, Selasa (3/3) siang. F.Slamet Nofasusanto / Batam Pos.

PRO BINTAN – Aparat dari Polsek Bintan Utara dan Satreskrim Polres Bintan melakukan pengecekan ketersediaan masker dan hand sanitizer di sejumlah apotik dan toko obat yang berada di Kabupaten Bintan, Selasa (3/3) siang.

Kasat Reskrim Polres Bintan, AKP Agus Hasanudin mengatakan, pengecekan ini untuk memastikan tidak adanya aksi borong membeli masker dan hand sanitizer karena kepanikan yang dirasakan masyarakat imbas dari virus corona.

“Di daerah lain sudah ada aksi memborong masker dan hand sanitizer. Akibatnya banyak masker dan hand sanitizer yang kosong, “kata dia.

Dari pengecekan ke sejumlah apotik dan toko obat di Bintan, dia mengatakan, sampai saat ini tidak terjadi aksi borong masker dan hand sanitizer di wilayah hukum Polres Bintan.

“Untuk masker dan hand sanitizer masih dijual dengan harga normal, “kata dia.

Dia mengimbau ke masyarakat tidak panik dan melakukan aksi borong masker dan hand sanitizer.

Kepada penjual masker dan hand sanitizer, dia juga mengimbau agar tidak menjual masker dan hand sanitizer dalam jumlah besar.

Pasalnya, masih kata dia, ada pidana bagi masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang. Pelaku dapat dijerat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Berbunyi bahwa pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat dan/atau terjadi hambatan kelangkaan lalu barang, lintas gejolak perdagangan harga, Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50 miliar.

“Kalau orientasinya mengambil keuntungan besar dengan cara tidak wajar bahkan merugikan orang lain yaitu menimbun barang, maka ada pidananya, “kata dia menambahkan pelaku bisa dijerat ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar. (met)